www.tribunsatu.com
Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
 
Disdik Provinsi Riau diminta Tindak tegas Kepsek SMA1 Rambah Rohul .
Sabtu, 11-07-2020 - 18:20:49 WIB
TERKAIT:
 
  • Disdik Provinsi Riau diminta Tindak tegas Kepsek SMA1 Rambah Rohul .
  •  

    ROKAN HULU - Tribunsatu.com Terkait dugaan Pungutan uang biaya seragam dan Kursi, Meja Siswa/wi di  SMA N 1 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
    Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Riau turunkan Timnya yang didampingi Dewan Pendidikan Pendidikan Riau.
    Sejumlah Tokoh masyarakat setempat pun angkat Bicara, Murkhas S.Pd  menilai Kepala SMA N 1 Rambah Ali Pullaila, M.Pd belum layak menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah setingkat SLTA.


    Karena lanjut para tokoh ini, sesuai rekam jejak pengalaman, bahwa beliau Ali Pulaila diangkat menjadi Kepsek SMA N 1 Rambah, belum memiliki pengalaman selain dari menjadi guru bidang study saja.


    Lebih lanjut tokoh yang juga pernah duduk sebagai Dewan pendidikan Rohul ini mengungkapkan, selama menjabat Kepsek SMA1 Rambah, banyak isue miring terkait kejanggalan tentang kebijakan di Sekolah yang berkembang dikalangan masyarat, mulai dari tidak harmonisnya hubungan internal Sekolah, Komite sekolah, bahkan hubungan dgn pihak mitra sekolah, dan terkesan Arogansi dan alergi dgn pihak media dan wartawan.


    Demikian juga sangat menyayangkan dugaan Pungutan yang diduga terus menerus di setiap tahunnya dilakukan di sekolah tersebut, dan seharusnya Kepsek yang sudah di ambil sumpah jabatannya selaku Kepsek memajukan sekolah dan berusaha bagaimana cara untuk siswa/wi nya tidak terbebani biaya.


    "Sehingga kita menduga mungkin yang bersangkutan tidak pernah mengikuti Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial (PSTP), sesuai persyaratan tersebut sudah diatur dalam Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah," kata Murkhas  juga Anggota DPRD Rohul dan juga Aktif sebagai Sekretaris LPP TIPIKOR RI Kabupaten Rokan Hulu.
    Hal ini sebelumnya Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau Dr Adolf Bastian M.Pd yang mendampingi Tim Disdik Pemprov Riau sesuai dari yang memverifikasi fakta data ke Sekolah SMAN 1 Rambah, Kepseknya diangkat belum miliki pengalaman berjenjang.


    "Ya Kepseknya belum miliki pengalaman berjenjang, seperti Wakil Kepala sederajat  SLTA belum dijabatnya, namun sudah diangkat jadi Kepala Sekolah," jawab Adolf Bastian Konfirmasi wartawan ini.


    Untuk diketahui, menindaklanjuti pemberitaan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan pungutan terhadap siswa baru, Kamis (09/07/2020), Kepala Dinas Pendidikan provinsi Riau yang diwakili Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan, Drs Muhammad Guntur M.Pd turun langsung untuk memverifikasi fakta data ke Sekolah SMAN 1 Rambah di Jalan Diponegoro Kecamatan Rambah, Rokan Hulu, Riau.


    Turut hadir di SMAN 1 Rambah, Anggota Dewan pendidikan Provinsi Riau, Dr Adolf Bastian M.Pd, Ketua Komite Sekolah, Zaini Nur, Kepala Sekolah Ali Pulaila, M.Pd dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Harison.


    Dalam penuturannya, Muhammad Guntur mengatakan, persoalan pemungutan yang dilakukan oleh Sekolah SMAN 1 Rambah terhadap siswa baru, sudah selesai dilakukan dengan melihat dan membuktikan serta memverifikasi fakta dan data lapangan.
    "Semua informasi telah kita kumpulkan dan sudah pula kita dengarkan penjelasan rinci dari kepala sekolah dan ketua komite dalam upaya mencari solusi atas kekisruhan yang diberitakan, sehingga tidak menjadi isu liar tengah masyarakat," jelasnya.


    Ketika ditanyakan tentang kebenaran berita pemungutan yang dilakukan oleh Sekolah SMAN 1 Rambah,  Muhammad Guntur mengatakan  bahwa sekolah negeri dilarang melakukan pengutan dengan dalih dan untuk apapun tanpa melibatkan komite sekolah.


    "Karena menurut peraturan, sekolah dilarang untuk melakukan pungutan apapun, yang mengatasnamakan kebutuhan penerimaan siswa baru sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dimana salah satu pasal nya menyebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan," jelasnya.
    Muhammad Guntur juga menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada Kepala Sekolah yang melanggar Permendikbud  tersebut, bisa berupa teguran tertulis ataupu Sanksi tertinggi bisa berupa pemberhentian / pemecatan.


    Jadi, keputusan lebih lanjut atas persoalan ini, akan segera kami rapatkan dengan pimpinan dan tinggal menunggu keputusan akhir," lanjutnya.
    Ditempat yang sama, ketua Komite, Zaini Nur mengatakan nantinya seluruh dana pungutan yang telah dikirimkan ke rekening atas nama PPDB SMAN 1 Rambah akan dipindahkan ke rekening Komite sekolah.


    "Setelah itu, nantinya kita akan mengundang seluruh orang tua/wali siswa baru untuk bermusyawarah  membahas tentang sumbangan awal tahun. Pertemuan  diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan Covid-19, seperti menggunakan masker, duduk yang berjarak, dan lain-lain," tuturnya.
    Zaini menjelaskan bahwa seluruh keputusan akan diserahunkan kepada orang tua atau wali siswa dan diketahui oleh Komite dan pihak Sekolah.
    Sedangkan Kepala Sekolah , Ali Pulaila M.Pd mengatakan akan menerima keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau terhadap dirinya.

    "Saya akan menerima apapun keputusannya, karena kita bawahan," ungkapnya. (mintareja)



     
    Berita Lainnya :
  • Disdik Provinsi Riau diminta Tindak tegas Kepsek SMA1 Rambah Rohul .
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Tokoh - Opini - Galeri - Advertorial Indeks Berita
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2020 PT. HESTI TRIBUNSATU PERS, All Rights Reserved