Rokan Hilir, Tribunsatu.com Diduga terindikasi penyelewengan di pekerjaan Normalisasi danau napangga Tanjung Medan, Tim JPKP akan laporkan ke penegak hukum.

Kembali Heboh ditengah Masyarakat persoalan Normalisasi Danau Napangga yang di kerjakan di tahun 2019 lalu, dan sempat di beritakan oleh salah satu media online waktu itu, yang mengatakan" bahwa pekerjaan normalisasi tanjung Medan Sarat akan penyimpangan" hal itu di katakan di dalam pemberitaan tersebut, di karenakan adanya komentar masyarakat terkait dengan pekerjaan tersebut yang di duga asal-asalan.

Masih dalam hasil dari pemberitaan tersebut memaparkan" bahwa pekerjaan normalisasi itu, tidak sesuai bestek yang di rencanakan, yang mana, pekerjaan tersebut selesai hanya dalam 1 Minggu dengan anggaran dana 708.410.091,40.

Yang lebih parahnya lagi, pekerjaan tersebut di selesaikan dengan cara menggunakan sampan kecil, yang di anggap sebagai salah satu alat untuk membersihkan semak-semak yang terdapat di dalam pekerjaan tersebut, dan juga alat berat yang di gunakan di duga tidak layak pakai.

Sementara itu di konfirmasi PPTK Musliadi mengatakan" bahwa yang di terbitkan di media tersebut tidak benar adanya, menurut dirinya pekerjaan tersebut di laksanakan di tahun 2018 lalu, dan tidak bermasalah" pungkasnya melalui telepon selulernya.

Terkait dengan persoalan tersebut, Tim JPKP DPD Rohil, mengatakan sesalnya terhadap pekerjaan yang sedemikian, yang mana sempat jadi bahan perbincangan di kalangan publik, yang terheran akan hasil pekerjaan itu, belum lagi, di dalam pekerjaan tersebut hanya menggunakan sampan kecil, sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan pekerjaan yang begitu luas, hal ini tentu tidak masuk akal, jika kita pelajari dengan Anggaran dana Rp700 juta ( tujuh ratus juta lebih) kita menduga bahwa pekerjaan normalisasi tersebut terindikasi penyelewengan terhadap pekerjaan itu" ungkapnya.

Lanjutnya lagi, jika memang pekerjaan tersebut tidak bermasalah, tidak mungkin media berani memberikan hasil pekerjaan itu, dengan perkataan yang sedemikian, bahkan sampai ke ranah hukum, hal ini di perkuat juga dengan foto lokasi perkejaan yang berkesesuaian dengan tulisan berita itu, ya kita akan telusuri pekerjaan tersebut, dan kita akan tanyakan kepada Kabid perairan masalah ini, jika memang pekerjaan tersebut berbau penyelewengan, maka kita dari Tim JPKP akan laporkan ke penegak hukum" pungkasnya kepada wartawan Sabtu siang 21 November 2020.


Sementara itu, KPA (kuasa pengguna anggaran) belum bisa menjelaskan persoalan tersebut, saat di konfirmasi wartawan melalui WhatsAppnya di beberapa waktu lalu,

Belum lagi, keterangan PPTK yang tidak sama dengan hasil dari pemberitaan tersebut yang masih membuat publik bertanya.

Reporter: Handoko