www.tribunsatu.com
Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
 
PT. MGI Tidak Ada Kontribusinya Ke Desa, Ungkap Wakil Ketua DPRD Pelalawan Suprianto, SP  
Kamis, 28-02-2019 - 18:53:26 WIB
TERKAIT:
 
  • PT. MGI Tidak Ada Kontribusinya Ke Desa, Ungkap Wakil Ketua DPRD Pelalawan Suprianto, SP  
  •  

    Pelalawan, Tribunsatu.com Teluk Meranti, Pada dasarnya Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan dalam pengembangan

    Pemerintah Pusat telah membuat peraturan tentang bagaimana mengatur kelestarian Lingkungan Hidup yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Nomor: P.12 / Menlhk-II / 2015 tentang pembangunan Tanaman Industri.

    Berbagai peraturan sampai per Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha yang diperlukan untuk memanfaatkan hutan hasil kayu di hutan tanaman di hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran yang termuat pada pasal 1 peraturan permenlhk No. P.12 / Menlhk-II / 2015

    Didalam pengembangan perusahaan perkerjaananan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk areal kerja IUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (lebih) , Estimasi Lingkungan dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal.

    Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pelalawan Suprianto, SP saat menerima media terkait tanaman yang ada di perusahaan-perusahaan yang menyampaikan semua perusahaan harus setuju dan patuh terhadap peraturan yang berlaku saat ini wajib dilaksanakannya.

    Terkait dengan tanaman kehidupan yang sebelumnya 5% menjadi 20% disetujui untuk Permen LHK Nomor 12 tahun 2015 dan ini sangat disetujui untuk mensejahterakan rakyat. Terang Suprianto.

    Ditambahkan Suprianto, dalam peralihan dari HGU HTI menjadi tanaman karet dan itu di perbolehkan. Dari tanaman kehidupan 5% menjadi 20% dan ini menjadi salah satu potensi mensejahterahakan rakyat, selain pemerintah mendorong pengembangan pembangunan tidak terlepas dari pada komitmen-komitmen perusahaan.

    Kita sangat menyesalkan perusahaan yang tidak menyetujui peraturan Permenlhk 12 tahun 2015 dan salah satu perusahaan yang berada di wilayah kecamatan teluk meranti yaitu PT MGI yang selama ini dinanti-nantikan bagi pemerintah lokal. Tegas Suprianto.

    Di jelaskannya bahwa Sertifikat HGU PT MGI yang berada di Kecamatan Teluk Meranti yang dahulunya dikeluarkan oleh Kabupaten Kampar dan Kampar merupakan bagian dari Kabupaten Pelalawan yang sudah diukur pada tahun 2013 dan batasnya sudah jelas.Dan Perusahaan Perkebunan PT MGI belum tulus dan ikhlas, tersedia sekarang sudah mengubah nama pemilik.

    Harapannya adalah kontribusi yang disetujui untuk mensejahterkan rakyat, selama kita 3 kali disetujui menjadi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan perusahaan Perkebunan PT MGI sangat kecil memberikan kontribusi untuk mensejahterakan rakyat.

    Kepada seluruh perusahaan yang berada di wilayah pemerintahaan kabupaten Pelalawan, lakukanlah sesuai peraturan yang berlaku salah satunya adalah Lahan Tanaman Kehidupan.Harapan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan Suprianto SP (Rizal)



    Narsum : portalriau.com



     
    Berita Lainnya :
  • PT. MGI Tidak Ada Kontribusinya Ke Desa, Ungkap Wakil Ketua DPRD Pelalawan Suprianto, SP  
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Tokoh - Opini - Galeri - Advertorial Indeks Berita
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2020 PT. HESTI TRIBUNSATU PERS, All Rights Reserved