Pekanbaru, RanahRiau.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau melakukan rapat paripurna dalam rangka pidato sambutan Gubernur Riau masa bakti 2019-2024 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (04/03/2019)


Rapat yang memiliki agenda pendengaran jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati Rusli.


Selain agenda tersebut rapat paripurna juga mengagendakan pembentukan panitia khusus (Pansus) yang beranggotakan 19 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Prov Riau.


Sebelum agenda pertama rapat paripurna yang juga dihadiri oleh wakil ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman dan Sunaryo dan 30 anggota DPRD lainnya ini dimulai, tentang penyampaian Jawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap Pandangan Umum Fraksi atas LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018, dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Jawaban itu disampaikan oleh Ahmad Hijazi selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau mewakili pemerintah Provinsi.


Ahmad Hijazi menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua fraksi di DPRD Riau yang telah memerikan pandangan kritis, saran, pertanyaan serta masukan terhadap LPKJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dan LKPj AMJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019.


Dia mengatakan, semua hal yang telah disampaikan tersebut merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan.

Fraksi Golkar yang pertama mendapat jawaban oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Menurut Ahmad Hijazi, "Di tengah penambahan penduduk Provinsi Riau, Alhamdulilah kita dapat secara konsisten menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan secara bertahap.

Hal ini tentunya merupakan tekad kita bersama untuk melanjutkan kebijakan tersebut di masa yang akan datang,". ungkapnya dalam menanggapi pandangan fraksi Golkar yang mengapresiasi kinerja Pemprov dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Riau.


Kemudian dalam usaha meningkatkan pendapatan pemerintah dalam sektor pariwisata, pemerintah sepakat guna memaksimalkan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) melalui langkah-langkah yang kreatif dan inovatif sebagai tujuan destinasi bagi masyarakat. Pastinya akan berefek langsung bagi program andalan pemerintah yaitu Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.


Selain itu, Ahmad HIjazi juga mengatakan, untuk saat ini sudah perluasan jangkauan pelayanan perpajakan daerah seperti Samsat Keliling, e-Pajak, dan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).


Kemudian pandangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendapat jawaban dari Sekda. Diungkapnya, dalam mengalokasikan anggaran khususnya belanja daerah, Pemprov Riau melakukan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019. 

Penganggaran masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan verifikasi proposal usulan prioritas daerah kabupaten/kota secara proporsional.


Sekda juga menanggapi pertanyaan tentang adanya pergeseran penduduk miskin di Riau, "bahwa tidak terjadi pergeseran penduduk miskin dari perkotaan ke pedesaan, namun di kedua wilayah itu memang telah menurun angka kemiskinannya", ucapnya. 


Selanjutnya dia juga mengapresiasi perhatian Fraksi PDIP tentang akses dan ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA). "Menyikapi hal ini, Pemprov Riau memandang bahwa peningkatan jumlah sekolah perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya partisipasi sekolah," tukasnya.


Masalah peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi visi RPJMD 2014-2019 juga disinggung oleh Fraksi PDIP. Ahmad Hijazi meyakinkan bahwa pemerintah tetap berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya seluruh ASN melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional.


Fraksi Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya yang mendapat tanggapan dari pemerintah.


Pada kesempatannya PAN menyampaikan ahwa kinerja ekonomi Pemprov Riau masih sangat rendah. Hal itu karena pertumbuhan ekonomi Riau 2018 dengan migas yang melemah di angka 2,34 persen.

Dia menanggapi, ""Bahwa pertumbuhan ekonomi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya harga migas dan CPO. Namun di sisi lain, PDRB Riau masih menduduki peringkat kelima di Indonesia atau terbaik di luar Pulau Jawa," sebutnya.


Kemudian dia menambahkan, "Dengan berbagai upaya ini kita optimis bahwa PAD akan bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya," ucapnya, terkait sorotan penyelenggaraan daerah oleh PAN.


Peningkatan PAD khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan dan pendapat lain-lain yang sah menjadi fokus penyampaian oleh Fraksi Gerindra Sejahtera.

Sekda mengatakan, "Pemerintah terus berupaya melakukan pengawasan secara berkala dan konkrit terhadap BUMD yang ada. Bahwa kebijakan yang diambil adalah melakukan efektifitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD yang difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU)," pungkasnya

Selanjutnya, Ahmad Hijazi kemudian menjawab tanggapan dari Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan terakhir Fraksi NasDem-Hanura.