Pekanbaru, Kepercayaan Masyarakat dan mahasiswa di provinsi Riau semakin memudar terhadap Kejati Riau yang kini dipimpin oleh Dr Jaja Subagja, SH,.M.H. Pasalnya, kasus Bansos Siak masa kepemimpinan Kajati Riau, Dr Mia Amiati kabarnya sudah penyidikan, namun kini justru semakin tidak jelas kabar perkembangannya. Sabtu, 17/9/2021.

Menyikapi hal itu, sejumlah masyarakat Riau yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Riau meminta lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera bertindak dan mengambil alih kasus yang terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Siak, Drs Syamsuar yang kini menjadi gubernur Riau.

“Kami prihatin dengan kondisi hari ini dan melihat masyarakat sudah ragu pada eksitensi lembaga hukum di daerah seperti Kejati Riau yang kami nilai masih tebang pilih dalam mengusut sampai tuntas kasus ini oleh karna itu kita meminta ketegasan (KPK) RI untuk supervise terhadap kasus ini,” tegas Adi Putra berberapa waktu lalu dalam orasinya memimpin demonstran.

Selain itu, sejumlah pihak dan lembaga penggiat anti korupsi di riau dengan merasa pesimis terhadap kinerja Kajati Riau, Jaja Subagja, mengatakan bahwa kasus bansos yang menelan Anggra 56'7 Miliar itu, sepertinya sangat terlihat sedang "di atur" agar tidak menyentuh Drs Syamsuar selaku Bupati Siak saat itu.

,"Dari kesan ketertutupan Informasi mengenai perkembangan penyidikan kasus ini, kita bisa prediksi kasus ini sedang di atur agar tidak menyentuh Gubernur Riau Drs Syamsuar selaku yang paling bertanggung jawab terhadap anggaran APBD Siak saat itu, namun saya kira itu sulit, dan akan mengundang reaksi keras dari semua pihak yang menentang perbuatan korupsi di bumi lancang kuning ini, " sebut salah seorang ketua komunitas anti korupsi Riau.

Disisi lain, sebagai bentuk keseriusan dari masyarakat dan kolompok mahasiswa Riau untuk mendorong pengungkapan dugaan kasus skandal korupsi Bansos Siak tahun anggaran 2014 - 2019 itu, rencananya teriakan untuk membongkar kasus Bansos Siak 56,7 Miliar akan digelar di depan gedung KPK Jakarta.

Adi Putra dan kawan-kawan di Pekanbaru merasa pesimis, bahwa pengungkapan Kasus Bansos Siak di tangan Kajati Riau Dr Jaja Subagja akan terungkap. Hal itu juga dapat dibenarkan, karena senada dengan Ahli hukum pidana Riau, Dr Muhammad Nurul Huda, SH MH, saat merespon pertanyaan awak media ini mengatakan, bahwa selama 6 bulan sejak Maret 2021, kemana saja penyidik Kejati Riau, sehingga tidak ada kabar tentang kemajuan penyidikan yang dilakukan Kejati Riau.

,"Apakah setelah bulan Maret 2021 lalu setelah dikatakan masuk penyidikan, hingga saat ini bulan September 2021, belum diketahui perkembangan, ngapain saja penyidik Kejati Riau? Apa kerja mereka selama 6 bulan tidak ada kabar? Ini layak dipertanyakan kinerja kejaksaan tinggi Riau," ungkap Nurul Huda.

“Ironisnya sampai hari ini Kejati Riau terkesan tidak berani memeriksa Syamsuar yang saati selaku Gubernur Riau atas dugaan keterlibatan sewaktu menjadi Bupati Siak tahun 2014-2019 penangan kasus tersebut tidak cukup hanya sampai bawahan Bupati saja di pembahasan anggaran Bupati massa itu pasti tahu kemana dan bansos itu diberikan,” imbuh adi putra sebagai ketua Gerakan Masyarakat Riau Indonesia Anti Korupsi. (Rls/Feri Sibarani)