Pekanbaru, Tribunsatu.com Permasalahan pembauran kebangsaan memang sangat kompleks, karena menyangkut aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik. 


Pembauran bangsa tidak hanya ditujukan pada kaum tertentu, golongan mayoritas dan minoritas. Tetapi telah mengarah pada pembauran etnis atau suku dan antar golongan di berbagai kehidupan, pembauran untuk meningkatkan kerukunan masyarakat. 


Karena itu, penyelenggaraan pembauran menjadi salah satu pilihan dan masih tetap diperlukan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat menerima kenyataan hidup dalam kemajemukan dan mengelola dengan baik.


"Bangsa Indonesia tidak bisa dipaksakan sebagai bangsa yang monolitis. Keberagaman etnik dan budaya Indonesia menjadi modal besar membawa bangsa Indonesia sejajar dengan Negara besar lainnya. Bangsa yang besar harus mampu mengelola kemajemukan sebagai aset atau potensi. Bukan faktor yang dapat memecah belah kehidupan masyarakat, sosial dan keagamaan. Masyarakat yang majemuk pada dasarnya selalu rawan konflik. Karena itu diperlukan suatu wadah. Konflik horizontal yang kerapkali muncul yang bersumber dari perlakuan diskriminasi seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi, kesenjangan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lainnya. Dan Forum Pembauran Kebangsaan merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan," papar Ketua FPK Riau Ir AZ Fachri Yasin MAgr saat memaparkan materi Peran Paguyuban dalam Peningkatan Percepatan Pembauran pada Seminar Percepatan Pembauran dalam Pembangunan Daerah Riau yang ditaja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Sabtu (05/12/2020).


Seminar ini dibuka secara luring oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Brigjend TNI Purnawirawan Eddy Natar Nasution SIP,  sekaligus  sebagai keynotespeaker. Sedangkan narasumber yang dihadirkan yakni Dosen Pascasarjana Institute Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia Dr Nyoto PhD.


Dr Nyoto dalam seminar yang dimoderatori adalah Dr Santoso Almatesehi ini memaparkan materi Sumbangan Pemikiran Akdemisi dan Perguruan Tinggi dalam Upaya Mempercepat Pembauran (Ditinjau dari perspektif ke Tionghos-an).


Dipaparkan Fachri Yasin, pembauran kebangsaan adalah proses integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui integrasi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan persatuan dan kebangsaan sebagai bagian penting dari kerukunan nasional, maka diperlukan pembauran atas kebinekaan tersebut.


Dikatakannya juga, pembauran kebangsaan dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dibina oleh pemerintah. Maka perlu ada suatu wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar masyarakat untuk menumbuhkan, memantapkan dan mengembangan pembauran kebangsaan. 


"Manfaat Pembauran Kebangsaan antara lain penyebarluasan pemahaman
mengenai Pembauran Kebangsaan, Meningkatkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, Mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, Memperkuat ketahanan nasional, Memantapkan eksistensi dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bemegara," beber Fahcri Yasin seraya menjelaskan, pembauran kebangsaan ini merupakan bagian penting dari kerukunan nasional yang akan memperkokoh integrasi bangsa. Pembauran kebangsaan akan meningkatkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dengan tekad untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu serta cinta tanah air. 


"Dalam pembauran kebangsaan, masyarakat juga harus memahami wawasan dan nilai kebangsaan dengan baik. Wawasan kebangsaan merupakan rasa yang lahir secara alamiah karena
adanya kesadaran berbangsa, kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa yang akan datang," tambah Fachri Yasin.


Ditegaskannya, pembauran Kebangsaan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa lainnya yang wajib dilaksanakan setiap saat, baik secara periodik maupun berkala serta berkelanjutan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 


"Karena itu, setiap ada program pemerintah yang berkaitan erat dengan program nasional, FPk dilibataktifkan. Seperti gugus tugas anti Narkoba, Covid 19, Karhutla dan lainnya. Selain itu, partisipasi FPK selalu diupayakan terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah daerah dalam bentuk bantuan kepada masyarakat," sebut Fachri Yasin seraya menyampaikan, sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar masyarakat secara luas dapat memahami dan menghayatinya. Karena itu, penguatan kelembagaan pembauran kebangsaan melalui pembinaan sangat berperan penting dalam rangka pemantapan pembauran kebangsaan.


"Sosialisasi ini bertujuan untuk menyatukan kembali persepsi dan toleransi antar etnis, suku, ras dan agama agar tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Selain untuk membangkitkan rasa dan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat demi mendorong terwujudnya kehidupan harmonis yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan dan cita-cita nasional dalam suasana keutuhan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, kesulitan akan dialami dalam bersosialisasi berkaitan dengan sikap dalam menghadapi egois maupun individualis yaitu kita tidak boleh melupakan takdir kita sebagai makhluk sosial yang mungkin saja sewaktu-waktu membutuhkan bantuan orang lain," ulas Fachri Yasin.


Dikatakannya juga, konflik terkadang terjadi karena kepentingan diri, golongan, komunitas dan masyarakat tertentu bisa menjadi kendala dalam mewujudkan kehidupan yang teratur. 


"Kita sebagai bangsa yang besar, sudah seharusnya semua elemen menyadari bahwa tiada kebesaran suatu bangsa tanpa merajut kebersamaan berbasis perbedaan, baik dalam ras,
etnis, dan agama. Dengan kata lain, membangun pembauran kebangsaan berpeluang besar terjadi kebersamaan dalam kerangka mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, cerdas dan mampu membangun perdamaian dunia. Disadari atau tidak disadari, konflik horizontal dapat terjadi di sekitar kita, antar tetangga, atau terjadi diperalat oleh pihak lain. Konflik antara warga masyarakat dengan entitas agama atau suku tidak menjadi modal sosial untuk perekat kebangsaan, malah menjadi pemicu konflik sosial," tutur Fachri Yasin.


Menurut Fachri Yasin, potensi konflik terkait dengan isu suku, agama, ras dan antar golongan menjadi hal yang harus ditangani dan dikelola secara arif dan bijaksana. Hal ini dimaksudkan, masyarakat tidak mudah terhasut dengan berbagai isu yang menyesatkan dan tidak jelasnya orang yang bertanggung jawab sebagai provokator.


"Banyak faktor penyebab terjadinya konflik di masyarakat. Antara lain disebabkan oleh perubahan sosial dan budaya masyarakat. Dimana terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga sosial. Selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya guna meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa," sebut Fachri Yasin.


Salah satu upaya fundamental untuk mengurangi permasalahan di atas, ungkap Fachri Yasin, perlu adanya pembauran kebangsaan. Ini merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dan konflik terkadang terjadi karena kepentingan diri, golongan, komunitas dan masyarakat tertentu bisa menjadi kendala dalam mewujudkan kehidupan yang teratur. 


"Kita sebagai bangsa yang besar, sudah seharusnya semua elemen menyadari bahwa tiada kebesaran suatu bangsa tanpa merajut kebersamaan berbasis perbedaan, baik dalam ras, etnis, dan agama. Dengan kata lain, membangun pembauran kebangsaan berpeluang besar terjadi kebersamaan dalam kerangka mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, cerdas dan mampu membangun perdamaian dunia. Kehidupan rukun, damai dan sejahtera dalam kemajemukan masyarakat masih
menemukan hambatan, misalnya konflik antara kelompok buruh, petani, dan masyarakat adat dengan negara atau swasta/perusahaan. Karena itu kita perlu mengelola konflik secara demokratis. Salah satu cara mengatasi konflik tersebut diperlukan tokoh masyarakat sebagai duta kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, sebagai mediator, negosiator dan inisiator serta sebagai bagian dari media untuk rekayasa sosial. Potensi konflik terkait dengan isu suku, agama, ras dan antar golongan menjadi hal yang harus ditangani dan dikelola secara arif dan bijak," beber Fachri Yasin.

Butuh Solidaritas

Fachri Yasin juga menjelaskan, pembauran kebangsaan merupakan bagian dari proses pembudayaan bangsa yang harus dipacu ke arah yang positif, masyarakatnya bersikap tenggang rasa, rukun damai dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan tanpa harus menghapus identitas dan budaya masing-masing. 


Dikatakannya, kelompok individu di bawah suatu paguyuban memiliki hubungan pribadi yang kuat, ada pembagian kerja, dan lembaga sosial dasar yang relatif sederhana dan terikat oleh kepercayaan dan norma yang umum. Norma-norma ini membantu mengatur perilaku manusia. Meski pada masyarakat perkotaan sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa rasa solidaritas tersebut mulai memudar. Itu dikarenakan sifat masyarakatnya yang dominan akan keindividuannya, sifat acuh tak acuh dan lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan rasa kebersamaan terhadap masyarakat.


"Bangsa Indonesia mempunyai banyak keragaman dan kekayaan yang sangat
membutuhkan solidaritas antara sesama demi terwujudnya kehidupan yang harmonis," katanya.(htmsc)