www.tribunsatu.com
Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
 
Kepala Dinas Kesehatan Riau Bungkam Ditanya Soal Tudingan BMPR Dugaan Korupsi Dana COVID-19
Senin, 16-11-2020 - 13:24:01 WIB
TERKAIT:
 
  • Kepala Dinas Kesehatan Riau Bungkam Ditanya Soal Tudingan BMPR Dugaan Korupsi Dana COVID-19
  •  

    Aksi BMPR di depan kantor Kejati Riau


    PEKANBARU - Tribunsatu.com Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir enggan memberikan tanggapan soal tuntutan para demonstrans untuk yang menuding ada dugaan penggelapan dana COVID-19.

    Dimana sebelumnya para demonstrans mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada, Kamis, 12, Novermber, 2020 kemarin agar para penegak hukum mengusut kasus tersebut.

    Massa demonstrans pada, Kamis, 12, November, 2020 sekitar pukul 14.20, Wib. Para demonstrans ini menamakan diri Barisan Mahasiswa Pemuda Riau (BMPR), menyatakan bahwa ada penyelewengan dana pengalokasian anggaran penanggulangan COVID-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

    Menurut para demontrans dana alokasi COVID-19 itu menghabiskan anggaran sebesar sekitar Rp.185,28 Milyar.

    BMPR itu menyampaikan tuntutan mereka di di Kantor Kejati Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. BMPR sewaktu melakukan aksi unjuk rasa dipimpin oleh Cep Permana Galih.

    BMPR dalam spanduk aksinya menuliskan "Diduga Mafia Koruptor Dinas Kesehatan Provinsi Riau " kemudian "Tangkap dan penjarakan buk Mimi selaku kadis kesehatan Provinsi Riau".

    Kepada pihak Kejati Riau, BMPR itu meminta pertanggungjawaban Dinkes Provinsi Riau terkait dengan relokasi belanja bidang kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

    Selain itu juga soal belanja pangadaan dan pendistribusian masker sebanyak 600.000 lembar yang diduga telah diselewengkan oleh pihak dinas dan tidak sesuai dengan speknya . BMPR juga menuding ada dugaan  permainan dalam jumlah pendistribusiannya.

    Untuk itu, BMPR meminta penegak hukum baik Kejati Riau dan Kepolisian Daerah (Polda) serta KPK agar mengusut tuntas atau melakukan investigasi Dinkes Provinsi Riau terkait belanja alat pelindung diri (APD) yang diduga tidak sesuai dengan standar penanganan Covid 19.


    "Meminta kepada penegak hukum Kajati Riau. Polda Riau, inspektorat dan KPK untuk mengusut atau memeriksa Dinkes Provinsi Riau Terkait realokasi APBD Riau sebesar lebih dari 185.28 miliar yang diduga dimanfaatkan sebagian oknum atau kelompok. Dalam hal anggaran Cavid-19 untuk memperkaya diri sehingga kuat dugaan kami terjadinya praktek korupsi didalam melaksanaan tersebut baik dalam proses penerbitan belanja dan pendistribusiannya yang kami duga tak sesuai dengan apa yang dianggarkan " kata Cep Permana Galih dalam orasinya saat itu.

    Bukan hanya itu, BMPR juga mendesak Syamsuar selaku Gubernur Riau melalui instansi terkait untuk tidak membayarkan belanja pengadaan alat pelindung diri (APD) kesehatan.

    "Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kami menduga adanya praktek korupsi didalam persoalan ini yang dapat merugikan negara " kata Cep.

    "Meminta kepada Gubernur Riau untuk memproses secara hukum dan menonaktifkan aparatur (OPD) Dinkes Provinsi Riau saudara Zulkifli (kabid). Rangga (PPTK) dan Mimi (Kadiskes Provinsi Riau) yang diduga telah melakukan praktek korupsi dan memperkaya diri sendiri atau kelompok yang mengakibatkan kerugian negara " tegas Cep.

    Terkait tuntutan BMPR tersebut, Mimi Yuliani Nazir saat dikonfirmasi melalui pesan dalam jaringan di nomor teleponnya pada, Kamis, 12, November, 2020, hingga berita ini dilansir enggan memberikan tanggapannya. (bkmta.c)



     
    Berita Lainnya :
  • Kepala Dinas Kesehatan Riau Bungkam Ditanya Soal Tudingan BMPR Dugaan Korupsi Dana COVID-19
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Tokoh - Opini - Galeri - Advertorial Indeks Berita
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2020 PT. HESTI TRIBUNSATU PERS, All Rights Reserved