www.tribunsatu.com
Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
 
PTPN V Diminta Patuhi Undang-Undang Sidang Gugatan Perkara Karyawan PTPN V Mengundang Sejumlah Pertanyaan
Selasa, 30-06-2020 - 22:32:37 WIB
TERKAIT:
 
  • PTPN V Diminta Patuhi Undang-Undang Sidang Gugatan Perkara Karyawan PTPN V Mengundang Sejumlah Pertanyaan
  •  

    PEKANBARU, Tribunsatu.com Persidangan terkait perkara gugatan hubungan kerja, antara 66 Karyawan PTPN V dengan perusahaan BUMN PTPN V di Pengadilan Negeri Pekanbaru menuai pertanyaan besar bagi sebagian saksi-saksi yang hadir di persidangan hari ini, 30/6/2020.


    Satu informasi dari dokumen perkara yang dan kenyataan dilapangan ternyata pihak PTPTN V membawa perusahaan lainya, ( Vendor) yang menjadi perantara antara perusahaan dengan karyawan, disisi lain, para karyawan mengakui tidak pernah kenal dengan perusahaan vendor seperti disampaikan beberapa orang karyawan tersebut kepada awak media.


    ,"Sejak kami masuk dan melamar kerja ke perusahaan PTPN V, sudah ada yang puluhan tahun, tidak pernah kenal yang namanya perusahaan lain, ( Vendor _red) sebagai tempat kami bekerja. Kami selama bekerja hanya berhubungan langsung dengan PTPN V, sekarang setelah adanya tuntutan hak kami, mengapa vendor ini jadi muncul? Kami tidak punya ikatan apapun dengan pihak Vendor itu, "urai salah satu saksi yang sedang menunggu diluar persidangan.


    Selanjutnya hakim ketua persidangan pun memulai persidangan dengan mencecar sejumlah pertanyaan kepada dua orang saksi pertama, yakni Kormaida Siboro, S. H dan Indra Saputra Pasaribu, dengan pertanyaan- pertanyaan seputar pengenalan saksi-saksi terhadap puluhan karyawan dan pihak perusahaan yang tercantum didalam dokumen perkara.


    Persidangan dimulai dengan pertanyaan oleh kuasa hukum tenaga kerja, Hoa Sun SH, dengan pertanyaan yang diajukan kepada saksi, Kormaida Siboro, SH, tentang penyebab terjadinya permasalahan antara pekerja dan perusahaan, ( PTPN V).


    Kormaida pun secara hati-hati memberikan keterangannya bahwa permasalahan berawal dari dimana perusahaan ( PTPN V _red) pada awalnya tidak memberikan hak-hak karyawan berupa Tunjangan Hari Raya ( THR).


    "Awalnya semua tenaga kerja ini mencari aerikat buruh yang resmi dan berbadsn hukum, karena mereka ( Tenaga kerja_red) tidak memberikan hak-hak karyawan berupa THR, sehinnga mereka membutuhkan serikat buruh yang dapat untuk memperjuangkan hak-hak karyawan, namun saat saya sebagai ketua serikat buruh masuk untuk melakukan pendampingan, pihak perusahaan mempersulit saya, bahkan mengintimidasi saya, "urai Kormaida.


    Menurut Kormaida, jika ditinjau dari isi Undang-undang, seharusnya perihal itu harus di selesaikan dengan jangka waktu 20 hari, namun kenyataan perusahaan disebutkan tidak menunjukkan upaya penyelesaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terindikasi perusahaan ( PTPN V_red) diduga tidak patuh terhadap Undang-Undang.


    Bahkan Kormaida juga mengatakan didepan hakim, pihak perusahaan berusaha untuk mengintimidasi pihak karyawan yang memilih untuk bergabung kepada serikat buruh, dengan mengatakan karyawan tidak dibenarkan untuk bergabung atau mendirikan organisasi buruh dengan alasan di perusahaan telah didirikan SPBUN.


    Federasi Serikat Buruh Indonesia, adalah nama organisasi buruh yang di bawa oleh Kormaida Siboro selaku ketua Majelis Federasi SBSI guna menampung segala bentuk permasalahan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan, dengan melindungi hak-hak karyawan.


    Dikatakan oleh Kormaida, pada tanggal 16 Agustus seluruh karyawan yang bergabung dengan organisasi Serikat buruh, yakni sebanyak 66 karyawan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan perumahan, dan puncaknya tanggal 22 Agustus terjadi pengusiran secara besar-besaran oleh perusahaan dengan menggunakan aparat hukum, kepada sejumlah karyawan dengan alasan karyawan tidak boleh melaporkan permasalahan hubungan kerja tersebut kepada Serikat buruh, melainkan ke Disnaker.


    Intinya perusahaan ( PTPN V) mengusir sejumlah karyawannya yang berjumlah 60 an orang dari kediaman karyawan, dikarenakan karyawan memasuki organisasi buruh Federasi SBSI pimpinan Kormaida Siboro, sementara disisi lain, sekitar 90 keluarga karyawan masih tetap tinggal dalam perusahaan dan menjadi karyawan karena terintimidasi oleh pihak perkebunan.


    Informasi yang dibacakan hakim ketua, bahwa dalam nota satu dinas Tenaga kerja pihak PTPN V melalui vendornya telah melunasi THR sebesar Rp. 4 juta kepada setiap orang, dan Kormaida selaku saksi dan ketua Serikat buruh membenarkani hal itu.


    Sebanyak 66 orang pekarja atau buruh pendodos sawit di Sei Rokan (Rokan Hulu) itu kini hanya bisa melakukan gugatan terhadap PTPN V terkait tidak layaknya upah yang mereka terima dan banyak janji yang tak pernah terpenuhi setelah balasan tahun bekerja sebagai buruh tanpa status, dengan harapan adanya solusi terbaik yang berkeadilan dan sesuai Undang-Undang.


    Ketua MPC Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) Rokan Hulu Kormaida SH didampingi pengacara Hoa Sun SH dan sejumlah buruh kembali mendangai PN Pekanbaru untuk mengikuti sidang keenam dengan ageda mendengarkan keterangan
    para saksi.


    ''Masalah ini menguap kepermukaan berawal dari tanggal 22 lalu, pekerja ini diusir dari tempat tingal mereka di Sei Rokan, Tandun, setelah diketahui mereka bergabung ke organisasi kita,'' cerita Kormaida.


    Saat itulah puluhan pekerja ini membuat laporan tertulis kepada FSBI Rohul terkait perlakuan perusahaan selama ini kepada mereka setelah bekerja sekian tahun tanpa kejelasan status, jaminan kesejahteraan dan upah yang layak.


    ''Kita langsung dapat laporan tertulis, ternyata sudah ada yang bekerja 17 tahun disini dengan janji akan diangkat sebagai karyawan, akan diangkat sebagai pegawai tetap. Tapi itu semua hanya tinggal janji, Gaji mereka pun tidak cukup karena satu hari hanya dibayar Rp35 ribu, ada yang Rp40 ribu.


    Ini jauh dibawah layak. Bahkan mereka tidak mengenal tanggal merah'' herannya. Mereka tidak pernah mengenal upah UMR atau UMSP Rp2.820.000 akibat tidak jelasnya status, bahkan tak pernah mendapatkan THR, tidak ada BPJS tenaga kerja dan kesehatan, padahal ini program wajib nasional yang harus dilakukan seluruh sektor pekerjaan.


    ''Bahkan, mereka ini tidak pernah dikasih listrik layaknya rumah perusahaan, mareka hanya disesel dan bayar sendiri dan tak pernah dapat THR, tak ada BPJS kesehatan dan tenaga kerja. Padahal ini program pemerintah, sesuai UU, kalau sakit istri dan anak mereka, pakai biaya sendirilah,''ungkapnya.


    Ini namannya, lanjut Kormaida, telah terjadi perbudaan gaya baru, UU Tenaga Kerja dilabrak. ''Kenapa ini masih terjadi di sebuah perusahaan besar milik Negara yang bernama PTPN. Ini kita bertanya kepada negara. Toh, yang mereka tuntut bukan mencari kekayaan, tapi menyambung hidup buat keluarganya,'' koar
    Kormaida prihatin.


    Masalah ini juga sudah ditangani Disnaker Rohul dan coba melakukan mediasi dengan PTPN bersama karyawan dan kuasa hukum, pun tidak ada penyelesaian.


    Dikatakannya, saat ini mereka tinggal ditenda seperti pengungsi. Bahkan dari 160 pekerja yang ikut melakukan tuntutan ke pengadilan saat ini, hanya tinggal 66 orang akibat kuatnya intimidasi pihak perusahaan tersebut.


    ''Anehnya, pekerja ini baru tahu mereka ini bekerja di CV Riki saat CV ini mengusir paksa mereka dari tempat tinggal yang disediakan perusahaan selama ini. Kami menduga ini akal-akalan perusahan dibawah PTPN. Yang namanya CV tentu tidak memliki badan hukum, sehingga kemana lagi pekerja ini mau menuntut jika terjadi gugatan seperti ini. Ini permainan perusahan,''tegasnya.


    Untuk itu, lanjutnya, pekerja 66 orang ini sudah siap lahir batin untuk terus berjuang menuntut hak dan menggugat PTPN Sei Rokan dan PTPN di PN Pekanbaru.


    ''Kalau ditotal upah mereka yang diabaikan PTPN selama ini mencapai angka Rp.7miliar,'' sambung kuasa hukum pekerja Hoa Sun SH.


    Atas kenyataan tersebut diatas, awak media ini pun berusaha untuk memperoleh keterangan dari pihak perusahaan PTPN V melaui bidang humas perusahaan itu, Risky, di nomor kontak 0812765402xx, namun hingga berita ini dimuat, Risky yang keseharian bertugas dikantor besar PTPN V Jalan Rambutan Pekanbaru itu belum bersedia mengangkat telepon selulernya. Feri Sibarani



     
    Berita Lainnya :
  • PTPN V Diminta Patuhi Undang-Undang Sidang Gugatan Perkara Karyawan PTPN V Mengundang Sejumlah Pertanyaan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Tokoh - Opini - Galeri - Advertorial Indeks Berita
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2020 PT. HESTI TRIBUNSATU PERS, All Rights Reserved