Ingot Ahmad Hutasuhut


PEKANBARU, Tribunsatu.com Sampai kini bantuan yang dijanjikan untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang terdampak secara ekonomi saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum disalurkan. Pemerintah beralasan, ada regulasi baru yang diterima sehingga bantuan lamban disalurkan.


"Pengepakan kita sudah hampir selesai. Cuma ada beberapa regulasi baru yang kita terima, tentu kita harus menyesuaikan. Karena kita tidak bisa juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Mudah-mudahan segera akan kita realisasikan," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, Jumat (24/4/2020).


Ingot menjelaskan, regulasi baru yang ia maksud berkaitan persoalan data penerima bantuan. Dalam regulasi yang dikeluarkan instansi tertentu, calon penerima bantuan harus masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


"Yang bisa kita bantu itu semuanya harus masuk DTKS. Sementara yang terdampak ini kita perkirakan sebagian tidak masuk DTKS, karena dia baru terdampak," jelasnya.


Karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru harus mengusulkan calon penerima ke Kementerian Sosial. "Nah kita harus usulkan ke Kementerian, sehingga nanti dilegalisir menjadi DTKS agar bisa kita beri bantuan. Tapi, bagaimana pun kita berusaha secepat mungkin," jelasnya.


Artinya, sampai sekarang data calon penerima yang dikumpulkan tiap lurah melalui RT dan RW belum valid. Proses verifikasi yang dilakukan tim Pemko Pekanbaru sampai kini masih berjalan. Ingot enggan mengungkap berapa data yang sudah selesai diverifikasi untuk diusulkan ke Kementerian Sosial.


"Saya kira nanti kalau lengkap baru kita sampaikan. Karena yang masuk sangat banyak, supaya tidak menimbulkan bias nanti kita jelaskan ketika sudah final," kata Ingot.(ckplh)