Temiang Pesisir - Merespon gejolak yang timbul ditengah kehidupan sosial masyarakat Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pasca penyerahan dana kompensasi lahan oleh pihak Perusahaan rencana usaha perkebunan dan perikanan di Desa Pulau Batang belum lama ini.

Kembali Mansyur mengungkapkan rasa kesalnya terhadap kinerja Kepala Desa yang bernama Amran itu Melalui obrolan sambungan telpon pagi ini, kepada awak media ini Mansyur mengungkapkan "Saya tidak begitu mempersoalkan tentang besaran dana kompensasi itu, tetapi yang saya kesalkan, ketika ada perubahan angka dari 6 juta ke 3 juta rupiah itu, tanpa mengadakan rapat besar didesa kami itu, kejadian itu yang sangat saya sesalkan"

"Lebih-lebih lagi keberadaan kami sebagai anggota BPD di Desa Pulau Batang ini seperti tidak dianggap oleh Kades Amran itu, padahal fungsi kami para anggota BPD ini sebagai mitra Pemerintahan desa, tapi dalam persoalan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak perusahaan pengembang yang katanya untuk membuka usaha perkebunan dan usaha dibidang kelautan dan perikanan didesa kami ini, Kades tidak pernah mengajak kami berbicara, bahkan dalam rapat saja, saya selaku Ketua BPD tidak pernah dihadirkan, jelas hal ini membuat saya sangat kesal"

"Kalau Kades mengatakan masyarakat semuanya sudah setuju terhadap dana kompensasi yang 3 juta rupiah itu, jelas sekali itu buhong, memang saya akui bahwa masyarakat rata-rata diam karena takut, karena mereka menerangkan kepada saya, mereka sudah bertanda tangan dikwitansi penerimaan dana kompensasi lahan yang 3 juta tersebut, jadi mereka takut, maklumlah yang namanya masyarakat kampung, dan kami ini tinggal dipulau pulak, yang boleh dibilang semuanya tidak mengerti aturan hukum, jadi wajar kalau masyarakat takut bicara"

"Namun pada kenyataan dilapangan, sebenarnya masyarakat sangat kecewa dengan kejadian itu, masyarakat merasa telah dibohongi, kesal tapi takut mau ngomong, ya tadi itu saya katakan harap maklumlah, masyarakat takut, karena rata-rata tidak mengerti peraturan negeri ini"

"Tetapi yang paling saya kesalkan, kehadiran kami sepertinya tidak dibutuhkan Kades dalam hal rencana investasi itu, Kades lupa jika salah satu tugas kami sebagai Lembaga BPD adalah, menyerap aspirasi masyarakat dan kami juga sebagai lembaga untuk mengontrol kinerja desa, mereka lupa tugas dan fungsi kami"

"Kalau memang kami ini tidak dibutuhkan lagi, ya terserah Kadeslah, artinya kami memang tidak dibutuhkan lagi, namun jika kami bersikap tegas dalam menilai dan mengawasi kinerja Kades, jangan pula kami dikatakan terlalu idealis, itu saja"

"Dan untuk persoalan ini, kami juga tidak akan tinggal diam, kami maunya Kades harus menghadirkan pihak perusahaan untuk menjelaskan kepada masyarakat, jangan didiamkan begini, karena akan berdampak tidak baik kedepannya klak", demikian pungkas Mansyur mengingatkan, Minggu (9/6/2024).

Nampaknya persoalan realisasi dana kompensasi lahan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan pihak perusahaan, boleh dibilang belum selesai hanya sampai disini, dan bakal tumbuh gejolak baru kedepannya, karena perlu disadari, banyak mata dan telinga yang memperhatikan kisruh ini. (Edi/Tim)