JAKARTA - Tribunsatu.com Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Efendi nampaknya tidak ingin bekerjasama dengan jajaran pejabat dari wali kota sebelumnya, Anas Efendi. Seluruh posisi camat pun diganti tanpa adanya proses seleksi ataupun assessment.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Lembaga Studi Sosial Lingkungan dan Perkotaan (LS2LP) Badar Subur, di Jakarta, Jumat (15/2).

Menurut Badar, tidak adanya assessment, kemampuan pengganti para camat dipertanyakan. Apalagi dari informasi yang didapat, ada tiga lurah yang langsung naik menjadi camat.

"Dari golongannya saja lompat. Yang lebih parah, ada staf bagian kesra di Pemkot Jakarta Barat infonya bakal jadi Camat Kebon Jeruk. Padahal orang itu dahulu diturunin dari Lurah Meruya Selatan gara-gara selingkuh," ungkapnya.

Badar menambahkan, Rustam terkesan 'cuci tangan' dengan demosi yang telah dilakukannya. "Jadi ada yang tanya kenapa melakukan demosi. Tapi dia malah nyuruh tanya ke Gubernur sama BKD. Kan seharusnya secara birokrasi, dia atasan langsung di wilayah," terangnya.

Akibatnya, lanjut Badar, pelayanan kepada masyarakat bisa menjadi korban. Pelayanan yang tadinya sudah baik, dengan masuknya camat "Bodong" akan mengalami penurunan.

"Ya kalau orang yang dahulunya bermasalah menjadi camat, sudah pasti wilayah itu akan bermasalah lagi," ucapnya.

Badar mengatakan, memang untuk rotasi ASN kewenangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta. Tetapi jika tidak dilakukan assessment, bahkan mengorbankan pejabat sebelumnya hingga turun golongan itu kemunduran kualitas Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau mau ganti pejabat ya harus ada assessment, biar tahu kemampuannya. Jangan hanya faktor like and dislike. Dan kalau bisa pejabat yang diganti, diberikan tempat yang seusai golongannya," tandasnya.(rls/badar)

Narsumber : Badar Subur.