SOFIFI, Tribunsatu.com - Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tunjangan Penghasil Pendapatan (TPP) diduga mengendap direkening bendaraha masing-masing intansi dilingkup Pemprov Malut. 

Hal itu di akui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut Bambang Hermawan dikantor gubernur usai rapat bersama dengan tim BPK dilantai empat kantor gubernur Malut Puncak Gosale, Kamis (7/2). 

"Gaji dan TPP sudah masuk (rekening bendahara masing-masing SKPD), pembyaran gaji pada Januari lalu sudah selesai, sekarang tinggal Februari karena masih sesuaikan dengan sistem non tunai," kata Bambang. 

Menurutnya, masih ada bendahara yang belum mengerti tentang penggunaan anggaran dengan sistem non tunai.

"Mereka ada yang tidak paham, tentang penggunaan mata anggarannya. Ketika sudah masuk, bagaimana pengeluarannya, kan kita tidak terbiasa belanja non tunai, biasanya selama ini, cuma dikasih cek terus langsung diambil. Nah sekarang dengan adanya transaksi non tunai, itu yang masih kaku,"ungkapnya.

Dia juga menjelaskan terkait sistem pembayaran non tunai, maka semua proses belanja daerah dibayar melalui rekening, tidak lagi dibayar kes atau tunai. 

"Tergantung siapa yang menggunakannya, kalau yang menggunakan itu bendahara yah pastinya masuk ke bendahara, misalnya pembayaran biaya perjalanan pak sekda maka masuklah ke rekening pak Sekda. Tidak ada, artinya hanya penyesuaian terhadap perubahan-perubahan itu."ujarnya.

Bambang juga menambahkan adanya beberapa masaalah yang membuat keterlambatan pembayaran gaji dan TPP oleh bendahara. 

"Dengan adanya pembayaran nontunai ini juga kita juga menyesuaikan dengan kredit di bank oleh pegawai tersebut, inikan hal-hal kecil yang membuat lamban. Sekarang ini sudah masuk ke bendahara-bendahara ini tapi bendahara ini bangung mau diapakan ini dana, juga BPD juga belum siap."tutupnya. (Rais).