SOFIFI, Tribunsatu.com - Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimis akan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2018 yang bakal diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Malut, pasalnya di tahun 2018 telah dilakukan perbaikan sejumlah permasalahan.

Kepala Inspektorat Malut Ahmad Purbaya, mengaku tahun lalu LKPD Pemprov Malut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK RI atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD Malut tahun 2017 pasalnya sejumlah permasalahan yang ditemukan.

Permasalahan tersebut kata Purbaya pertama masalah pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPRD Malut lantaran tidak ada APBD-P sehingga bagi BPK ada pelampauan, kemudian permasalahan kedua masalah RSUD Chasan Boesoeri dimana penggunaan langsung anggaran sebesar Rp 1 milliar namun ini hanya permasalah pada administrasi dimana dilakukan belanja belih dulu dari status rumah sakit jadi BLUD sehingga pengecualian dalam opini, ketiga permasalahan dana BOS dimana pada 29 desember 2019 keluar SP2D, sehingg atidak mungkin diproses pada 30 desember sehingga dana tersebut dipindahkan ke rekening penampung.

"Tiga permasalahan ini yang mempengaruhi opini WDP terhadap LKPD Pemprov Malut, namun dari permasalahan tersebut telah diselesaikan,”katanya.

Selain itu, ditambahkan Kepala BPKPAD Malut Bambang Hermawan bahwa, permasalahan lain yang mempengaruhi opini LKPD Pemprov Malut yakni masalah utang Rp 430 miliar dianggap tidak mampu selesaikan utang karena terjadi peningkatan mulai dari tahun 2015 utang pemprov diangka Rp 15 miliar naik di tahun 2016 Rp 37 miliar lebih dan di tahun 2017 utang pemprov pada pihak ke tiga Rp 430 miliar.

”Di tahun 2018 Pemprov telah selesaikan sehingga sisa utang Pemprov Malut pada pihak ketiga tersisah Rp 49 miliar,”ujarnya.

Ia menambahkan LKPD Tahun 2018 ini, Gubernur Maluku Utara terus mendorong untuk perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan sehingga dapat meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Malut atas LHP LKPD Malut tahun 2018.

”saya sangat yakin akan meraih WTP pasalnya sejumlah rekomendasi BPK telah diselesaikan meskipun di 2018 tanpa APBD-P lantaran keterlambatan waktu, namun DPRD telah menyetujui,”ungkapnya. (Rais).