Jakarta, Tribunsatu.com Profesi Jurnalis atau Undang-Undang No.40 / 1999 tentang PERS dan mentaati Kode Etik Jurnalis. Dan di perkuat dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers - Polri yang di perbarui pada Februari 2017 lalu. 

Segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap profesi termasuk profesi jurnalis-penasihat menurut Undang-Undang tidak dibenarkan. Akibat sikap arogansi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sering insan PERS menerima perlakuan kasar baik fisik maupun psikis. “Jangan Hina Profesi Jurnalis,” kata sesepuh dan senior Pers.

Sejarah membuktikan disetujui dari laman online Bangka Pos ayah ayat Jenderal yang saat ini ada di pucuk kepemimpinan POLRI juga berprofesi sebagai pendidik, bahkan anggota PWI seumur hidup. 
Achmad Gafar (78) masih ingat masa-masa dia bersekolah tingkat dasar di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan. 

Kala itu, dia mengenang nama Achmad Saleh kawan sebangkunya di sekolah tersebut. Pendidikan di era tahun 40-an gaya berpakaian Belanda, masih terekam dalam ingatan pria kelahiran Mei 1939 ini. 

Namun, ilmu-ilmu agama sangat kuat ditanamkan dan guru-guru mereka di sekolah. “Saya ingat Achmad Saleh, teman sekolah waktu SD,” ujar Achmad Gafar warga Pangkalpinang yang belum lama ini. Karena itu dulu guru-guru memanggil mereka dengan sebutan Saleh atau Gafar saja. 

Belakangan, Achmad Gafar baru tahu, salah seorang anak Achmad Saleh yaitu Tito Karnavian adalah seorang jenderal polisi yang sedang menyiapkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dia juga sempat mengenang Achmad Saleh yang telah meninggal dunia pada Kamis (27/10/2016) tahun lalu adalah seorang saksi di RRI. Istri Achmad Saleh bernama Kordiah adalah seorang bidan.

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan wawancara, almarhum Achmad Saleh mengungkapkan kebanggaannya sebagai wawancara. Dia hanya menerima ucapan biasa yang mendukung impian dan keinginan anak.

Berkat kegigihan dan ketekunan serta keikhlasannya sebagai bantuan, kini anak-anak Achmad Saleh sukses di bidangnya masing-masing. Anak pertama Prof DR Diah Natalisa, MBA pernah diangkat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah II.

Dia kuliah di S1 ​​di Universitas Sriwijaya, beasiswa S2 di Sekolah Bisnis & Ekonomi Universitas Kentucky, dan S3 Universitas Airlangga di Surabaya.

Anak kedua Tito Karnavian lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kepolisian) pada 1987.

Sebelum memutuskan masuk Akabri, Tito lulus ujian di Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Achmad Saleh menuturkan profesi di bidang jurnalistik menjadi salah satu sumber pendapatnya untuk membiayai sekolah Tito hingga meraih jabatan tertinggi di kepolisian. 

Achmad menuturkan, ia menggeluti dunia kewartawanan sejak awal 1960-an di RRI.
Selanjutnya, ia membidani surat kabar Ekonomi Pembangunan, Pelita, dan surat kabar Angkatan Bersenjata edisi Sriwijaya. 

“Saya pernah mendapatkan koran terbitan Palembang,” katanya saat ditemui di kediamannya di Jalan Sambu, Palembang, Jumat, 17 Juni 2016 dimulai. 

“Saya anggota PWI selama hidup,” 
Beberapa waktu lalu ramai diberitakan soal selamat tak menyenangkan yang dilontarkan oknum aparat penegak hukum terhadap profesi jurnalis. Way Kanan merupakan kabupaten di Provinsi Lampung. 

Dikutip dari wartakota, dua wartawan di Lampung, Dedi Tarnando dan Dian Firasa, berhadapan dengan aparat penegak hukum menjadi korban pelecehan profesi jurnalis.
Ujaran itu disampaikan saat penertiban massa pro dan kontra batu bara yang ikut serta kekacauan di Kampung Negeribaru, Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, Minggu (27/8/17) sekitar pukul 02.30 WIB waktu lalu.

Harus profesional Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI M. Nasir Djamil meminta kepada semua pimpinan Polri yang meminta Kapolres, agar tetap mengedepankan profesionalisme jika memberikan persetujuan di depan publik. Demikian disampaikan Nasir Djamil terkait dengan ujaran oknuaparat kepada penyiaran beberapa hari yang lalu. 

“Seharusnya mereka mengerti arti Polisi Profesional, Modern dan juga Terpercaya. Dalam memilih harus menampilkan rasa nyaman bagi warga masyarakat, jangan arogan, ”katanya.

Lebih lanjut, Partai Politikus Keadilan Sejahtera ini menambahkan, Aparat Huku selayaknya harus tahu dan menjalankan tugas-tugas Kapolres, "Jika aksi Kapolres seperti ini tidak dapat dipindahkan, bagaimana masyarakat nyaman, yang disiarkan juga kan masyarakatnya. 

Bagaimana juga dicontoh bawahannya. Kapolres tentu tidak lantas menggeneralisir semua hasil kerja ibarat kotoran. Ini sangat menyinggung profesi wawancara. Padahal pers itu merupakan pilar demokrasi dan media mengatur kekuasaan, ”tegasnya.

Mantan tuding ini meminta Kapolres segera meminta maaf dan meralat komentarnya. “Sering-seringlah duduk dengan juru warta agar ada tanggapan dan saling membantu dalam tugas. Polisi butuh wartawan dan sebaliknya juga butuh polisi sebagai salah satu narasumber ”pungkasnya.

Wajib di Proses 
Menurut Leo Batubara Sesepuh dan juga Mantan Ketua Dewan Pers Indonesia kompilasi di kontak FHI yang terkait dengan penghinaan profesi jurnalis, disampaikan ”Tugas yang telah diatur menurut Undang-undang No.40 / 1999, jelas itu, dapat dipertaruhkan undang-undang , jawab aparat yang menolak pertentangan baik, ”kata Leo dengan tegas.” Jika ada ketidak senangan dengan perdebatan, adukan saja ke Dewan Pers, biar Dewan Pers yang menertibkan, ”tambah Leo.

Sementara menurut Wawancara Senior Sementara di PWI Drs. Antonius Purba, disampaikan kepada FHI, "Wajib dilakukan agar hal senada tidak terulang lagi, ingat oknum aparat yang menghina ini adalah penegak hukum yang tidak melontarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian," kata Antonius Purba, Alumni IISIP Lenteng Agung tahun 1987 dengan jawab .

”Intinya Polri dan Dewan Pers telah membuat kesepakatan yang tertera dalam Nota Kesepahaman agar bersinergi satu sama lain dan saling mengisi dalam melaksanakan tugas di lapangan,” tambahnya membahas pembicaraan dengan FHI. (fkthkmc)

(Merah / dari berbagai sumber)