Jakarta, Tribunsatu.com Komitmen cari solusi konflik Papua, terus gali informasi untuk mempersiapkan pembentukan pansus Papua. Selain itu, berbicara masalah Papua tentu tidak bisa dikesampingkan telah diberlakukan otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah hampir satu dekade.

Senin mendatang, tepatnya mulai 4 November 2019, Panitia Khusus (Pansus) Papua akan mulai bekerja dengan menggelar sejumlah rapat, sampai pemanggilan tokoh masyarakat Papua dan lainnya untuk diajak dialog.

“Senin mendatang mulai rapat-rapat. Mulai bekerja. Memanggil tokoh untuk dialog,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono dalam siaran langsung dengan RRI PRO3 usai acara Pers Gathering yang mengangkat tema ‘Sinergitas DPD RI dan Insan Pers Guna Penguatan Peran DPD RI Dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah’ di Surabaya, Jumat (1/11/2019) malam.

Mengenai target kerja Pansus Papua, Nono menargetkan tidak terlalu lama, tiga bulan saja menurutnya harus ada tindak lanjut. Kemudian semua kementerian dan lembaga pasti akan diundang pula untuk membahas masalah Papua bersama-sama.

“Ini bagian dari kontribusi DPD menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Masalah Papua ini persoalan daerah yang jadi nasional, jadi DPD layak terlibat langsung (untuk menyelesaikan). Kami juga berharap akan menyelesaikan persoalan bangsa di daerah lainnya,” ujar Nono menambahkan.


DPD RI mengusulkan, untuk meminimalisir konflik, sekaligus memudahkan penyelesaian masalah-masalah ke depannya, perlu adanya dua Provinsi lagi di Papua. Ini dengan kata lain, harus ada pemekaran di Papua. Karena rentang kendali dalam menata dan menyelesaikan persoalan di Papua itu sangat berat jika masih terbagi dalam dua provinsi saja (Papua dan Papua Barat).

“Selatan dan Pegunungan bisa masing-masing satu (provinsi). Dan saya dengar Presiden dan Mendagri sependapat,” tutupnya.

Seperti diberitakan RRI sebelumnya, salah satu program dalam waktu dekat ini segera dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk Papua.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam siaran langsung dengan RRI PRO3 usai acara Pers Gathering yang mengangkat tema ‘Sinergitas DPD RI dan Insan Pers Guna Penguatan Peran DPD RI Dalam Memperjuangkan Aspirasi Daerah’ di Surabaya, Jumat (1/11/2019) malam.

Nono lanjut menuturkan, DPD menilai, masalah Papua yang berada di wilayah timur Indonesia, menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.


“Saya baru pulang dari Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Sorong, karena saat letupan awal memang berawal dari Manokwari dan Sorong baru melebar ke wilayah lain, sampai baru-baru ini Wamena,” sebut Nono kepada RRI.

Untuk kerusuhan terakhir yang terjadi di Wamena, dirinya bersyukur pemerintah melalui TNI-Polri telah menempuh langkah-langkah baik guna menyelesaikan persoalan awal dengan pendekatan keamanan dan hukum. Dan untuk meneruskannya, DPD RI, kata dia, ingin menyelesaikan persoalan sampai ke akar masalah.

Akar masalahnya menurut Nono adalah keadilan, sosial, budaya, kemudian pendidikan, layanan kesehatan, dan harus ditempuh melalui pendekatan-pendekatan kultural. Selain itu, ekonomi juga perlu tumbuh agar masyarakat di sana meningkat pula penghasilan dan kesejahteraannya.

“Papua dan Papua Barat itu nomor satu dan nomor dua provinsi miskin di Indonesia selain Maluku, NTT dan Gorontalo. Lima besar miskin itu,” ujarnya.

Mengenai Pansus, nantinya tim akan bekerja membantu pemerintah dalam hal ini bagaimana segera cari solusi penyelesaian akar masalah di Papua.

“Pansus nanti ada 15 orang, dipimpin Wakil Ketua I dari Komite I DPD RI, Fachrul Razi,” pungkasnya.(wrtlkc)