Rokan Hilir. Diduga berkaitan dengan lemahnya putaran roda perekonomian di pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sehingga menimbulkan keluh kesah di kalangan masyarakat kabupaten Rokan Hilir, terutama terhadap para pejabat desa yang sampai saat ini belum menerima gaji mereka.

Informasi saat ini, beberapa desa yang berada di wilayah kabupaten Rokan Hilir, yang mana saat ini, pihak perdesaan mengeluhkan, karena gaji honorer mereka belum di kucurkan oleh pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Tercatat, untuk di tahun 2021, salah satu desa mengatakan, bahwa pihaknya belum menerima gaji selama 4 bulan, dan di tahun 2020 lalu, pihaknya juga belum menerima gaji selama 1 bulan, ungkapnya secara singkat kepada wartawan.

Menanggapi persoalan wartawan tribunsatu mendatangi kantor Dinas PMD Rohil Rabu 28 April 2021, namun di sayangkan, yang bersangkutan tak bisa di jumpai secara langsung.

Sementara itu, melalui whatsapp peribadi Kadis PMD Rohil, YANDRA mengatakan, bahwa keterkaitan Dinas PMD Rohil hanyalah sebatas memfasilitasi kelengkapan yang berkaitan dengan keperluan di kepemerintahan desa, selanjutnya, pihaknya tidak bisa bicara terlalu jauh, apa lagi jika di bahas masalah keuangan, karena fungsi Dinas PMD hanya membantu, serta memfasilitasi kelengkapan administrasi dalam persoalan tersebut,

demikian yang di jelaskan oleh YANDRA yang saat ini menjabat sebagai kadis PMD Rohil, saat di konfirmasi wartawan melalui whatsapp peribadinya, Rabu 28 April 2021.

Tak sampai di situ, wartawan tribunsatu com juga mendatangi Dinas BPKAD Rohil guna kejelasan terhadap keluhan yang saat ini terjadi.

Melalui Kabid perbendaharaan Hadi Rusdiansyah mengatakan, bahwa adapun persoalan yang saat ini terjadi di kalangan pemerintah desa, di karenakan administrasi dari PMD Rohil belum sampai di BPKAD, jika persoalan administrasi tersebut tak sampai di kita, tentunya menjadi keluhan-keluhan seperti ini tak bisa di hindarkan.

Jelas Hadi Rusdiansyah saat di wawancarai wartawan di ruang kantor BPKAD.

Sementara itu, sampai pemberitaan ini di terbitkan, belum ada kejelasan dari pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang serius guna menanggapi keluhan-keluhan seperti itu, hal tersebut berkesesuaian dengan gaji honorer di kepemerintahan desa yang juga belum di terima, di tahun 2020 lalu.

Reporter :Handoko