Bengkalis, Tribunsatu.com Menurunnya Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis atau Grand Hospital Bengkalis ditanggapi oleh Panca Dharma yang juga Mahasiswa Magister Ilmu Sosial dan Politik yang juga Mantan Ketua IPMKB Pekanbaru.

Beliau menyesalkan atas turunnya kelas RSUD Kabupaten Bengkalis yang awalnya sudah kelas B kini menurun menjadi kelas C. Menurut Kementerian Kesehatan lewat surat bernomor HK.04.01/I/2963/2019 tentang Rekomendasi Penyesuaian Kelas Rumah Sakit ada ketidaksesuaian antara data yang dihimpun dan kondisi real di lapangan. (Sumber detik)

Ini sebuah kemunduran yang memalukan didunia kesehatan. Hanya mengurus rumah sakit saja tidak bisa. Apa kerja direktur rumah sakit sekaligus kepala dinas kesehatan? Padahal Grand Hospital merupakan urat nadi bagi masyarakat pulau Bengkalis dan sekitarnya.

Saat mengkonfirmasi melalui telpon Pimpinan DPRD Abdul Kadir, menyebutkan untuk masalah penurunan Akreditasi kami baru dapat kabar. Kami selaku lembaga DPRD melalui komisi 4 sudah menjalankan fungsi DPRD sebagai penganggaran 10% lebih untuk kesehatan, DPRD menganggarkan 400 Milyar lebih dari total APBD 3.9 T. Dan saya sudah memerintahkan komisi IV untuk melakukan hearing bersama dinas kesehatan dan RSUD bengngkalis.
Kami akan melakukan pengawasan terhadap apa yang telah dianggarkan.

Kemudian Depri yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Kabupaten Bengkalis (Gempalis) mempertanyakan kepada Lembaga DPRD sebagai fungsi pengawasan tentang 10% lebih yang dianggarkan untuk kesehatan. Kemana dana yang dianggarkan untuk kesehatan 400 Milyar lebih itu? Itu bukan dana sedikit. Dan juga ini menyangkut hidup orang banyak.
Apa yang tidak sesuai laporan data dan fakta dilapangan.

Masa iya hanya mengawasi dan mempertahankan akreditasi rumah sakit pun tidak bisa. Saya meminta kepada Komisi 4, Panggil Direktur Rumah Sakit yang juga Kepala Dinas Kesehatan.

Tindak tegas Kalau tak bisa menjalankan sebagai fungsinya mending di copot saja Direktur rumah sakitnya yang juga merangkap sebagai kepala dinas kesehatan. Untuk apa memegang dua jabatan tapi tidak becus mengurusnya. Sampai sampai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis harus turun kekelas C.

Dampak dari penurunan kelas Akreditasi itu, rumah sakit tidak lagi bisa menerima rujukan. Yang jelas sangat berdampak terhadap masyarakat Bengkalis dan sekitarnya. Jelas itu satu satunya rumah sakit di pulau Bengkalis. Karna kesehatan ini merupakan hal prioritas pembangunan daerah.

Bukan cuma itu saja perbedaan rumah sakit kelas B dan kelas C akan banyak mengurangi fasilitas, pelayanan, Dimulai dari jumlah dokter spesialis, kemudian perawat, alat kesehatan nya. Belum lagi dokter dokter spesialis yang disekolah kan pemerintah. Setelah kelas C ini mereka akan dikemanakan?

Masalahnya Untuk Menjadikan Rumah Sakit kelas B itu tidak sedikit APBD yang di kucurkan. Mulai dari Membuat Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Pelayanan Medik , Sumber Daya Manusia nya, Peralatan Rumah Sakit, Sarana dan Prasarana, Layanan Geriatri, dan Pola Penggunaan Rasional Antibiotik (PPRA) serta integrasi dengan pendidikan dan pelayanan, khususnya pada RS pemerintah. Dan RSUD Kabupaten Bengkalis sudah kelas B.

Kan sudah jelas bahwa Rumah sakit wajib melakukan akreditasi dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 40 ayat 1, menyatakan bahwa, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali. dengan

Anggaran 400 Milyar lebih itu saya yakin itu bisa mempertahankan kelas Rumah Sakit sesuai apa yang dianggarkan. Rumah sakit punya waktu sampai 12 Agutus untuk berbenah dan mengajukan nota keberatan.

Dan kepada lembaga yudikatif saya minta mengawasi permasalahan ini. Karena tidak sedikit anggaran yang dikucurkan untuk kesehatan. 400 Milyar lebih pak. Bukannya semakin membaik fasilitas, malah semakin menurun. 400 Milyar itu kemana?