PEKANBARU - Tribunsatu.com - Sempat molor satu jam akibat kehadiran anggota dewan tak kuorum, akhirnya penyampaian laporan hàsil kerja Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawab (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan sekaligus persetujuan rekomendasi dewan dan sambutan Kepala Daerah digelar, Senin (25/03/19).
Sebelum Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyampaikan sambutan, Wakil Ketua DPRD Sunaryo selaku pimpinan rapat paripurna terlebih dahulu mempersilahkan Ketua Panitia khusus (Pansus) membacakan rekomendasi.
Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Karmila Sari mengatakan, sesuai dengan rekomendasi yang sudah disetujui dewan sebelumnya, Pemprov Riau diharapkan dapat menindaklanjuti paling lama 30 hari setelah diserahkan. Rekomendasi tersebut adalah tindaklanjut seluruh rekomendasi yang telah dibuat DPRD Riau.
"Pemprov diharapkan serius menindaklanjuti catatan-catatan fraksi yang sudah menjadi satu kesatuan laporan, sehingga APBD tahun berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Selanjutnya Pemprov diharapkan memberikan kemudahan terhadap investor sehingga dapat memudahkan proses investasi di Riau, menertibkan dan mengelola aset Pemprov dengan profesional sesuai ketentuan yang berlaku," sebut Karmila.
Selain itu Pansus juga alam merekomendasikan agar seluruh jembatan yang telah selesai dibangun Pemprov untuk kabupaten/kota agar segera diserahkan. Sehingga biaya pemeliharaan bisa dianggarkan masing-masing Pemkab.
Pansus LKPj juga menyoroti masalah dana bagi hasil (DBH) yang seringkali terlambat. Untuk mengurangi ketergantungan pembagian DBH tersebut, Karmila meminta Pemprov jeli melihat potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi DBH yang belum dibayarkan.
"Pada saat penyusunan APBD Riau, diharapkan dapat memperkirakan estimasi tunnda bayar DBH yang dilakukan pemerintah pusat, sehingga semua kegiatan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran," ucapnya.
Selain memperkirakan estimasi, Pansus juga meminta Pemprov secara terus menerus berkonsultasi dengan pemerintah pusat supaya dapat mengatasi pelaksanaan tunda bayar DBH untuk provinsi. Sebab, tunda bayar merupakan salah satu penghambat kelancaran pembangunan.
Pemprov juga diminta lebih cermat menetapkan APBD dengan mempertimbangkan ansumsi-ansumsi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
"Penetapan APBD diharapkan memihak masyarakat banyak dan bersemangat untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat," imbuhnya.
Politisi asal fraksi Golkar itu mengatakan, Pansus merekomendasikan Pemprov Riau menginventarisir semua kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan pada 2018, akan tetapi anggaran survei sudah dimasukkan. Hal ini agar kegiatan tetap menjadi prioritas tahun berikutnya, sehingga biaya survei yang dilakukan tidak sia-sia.
Pansus juga menyoroti potensi perkebunan Riau yang sangat luas. Karena itu kata Karmila, Pansus merekomendasikan pembentukan Dinas Perkebunan menjadi dinas tersendiri, agar potensi perkebunan bisa ditangani secara khusus.
Selain pembentukan Dinas Perkebunan, Pemprov juga diharapkan membentuk program benih dan bibit tanaman unggul melalui pengembangan perkebunan berdasarkan luas wilayah.
Dengan tujuan, agar terpenuhi sektor perkebunan yang bermutu. Terakhir, pihaknya meminta Pemprov agar melaksanakan semua kegiatan pemerintah pusat yang dialokasikan kepada Pemprov Riau.
Sementara Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dalam sambutannya mengicapkan terimakasih serta penghargaan kepada para pimpinan dan seluruh anggota dewan, khususnya kepada Pansus yang telah melakukan pembahasan dan analisis.
Wakil Gubernur Riau berjanji, akan memperhatikan rekomendasi yang disampaikan para anggota dewan dan menjadikan bahasan untuk pedoman pembangunan di masa yang akan datang.
Ia berharap, kerjasama yang baik dalam melaksanakan menjalankan pembangunan dan roda pemerintahan selama ini, khususnya pada tahun anggaran 2019, dapat lebih ditingkatkan.
Usai pembacaan sambutan, pimpinan DPRD Riau yang terdiri dari Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu dan Sunaryo turun dari tempat duduk dan menyerahkan berkas rekomendasi secara simbolis kepada Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution. Kegiatan itu ditutup dengan agenda foto bersama. (adv/fin)
