www.tribunsatu.com
Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
 
NASIB JUNAIDI ISMAIL, DI TANGAN JPU DAN HAKIM, DITUDUH PALSUKAN SURAT OLEH PELAPOR
Kamis, 08-11-2018 - 12:30:13 WIB
TERKAIT:
 
  • NASIB JUNAIDI ISMAIL, DI TANGAN JPU DAN HAKIM, DITUDUH PALSUKAN SURAT OLEH PELAPOR
  •  

    PEKANBARU- Tribunsatu.com Air mata Terdakwa JI (Junaidi Ismail,)  tak bisa terbendung lagi saat mengungkapkan isi hatinya dihadapan mejelis hakim yang duduk gagah dihadapannya.

    Terdakwa JI (56) mengungkapkan jika dirinya dan keluarganya untuk tidak memberitahukan anak bungsunya kalau terdakwa sedang dalam penjara. Berikut ungkapan isi hati terdakwa dihadapan Majelis Hakim:

    “Sesungguhnya saya  telah diadili dalam Perkara ini didasarkan bukti bukti yang tidak sah menurut hukum dari Jaksa Penutut Umum sehingga saya ditahan selama + 90 Hari terhitung sejak tanggal 7 September 2018 s/d 7 Nopember 2018, didalam Penjara/Tahanan Negara di Sialag Bungkuk  Pekanbaru, membuat saya tidak bisa bersama dengan anak dan isteri saya setiap hari. Dan yang paling menyedihkan lagi,  anak bungsu yang saat ini duduk di Kelas 3 (tiga) SD terpaksa kami bohongi dan anak saya tahunya saya sedang bekerja di Jakarta, karna anak bungsu saya sangat dekat dengan saya, sehingga kami tidak memberitahukan kepadanya karna takut secara pisikoligis atau mentalnya jadi tertekan dan Trauma”. Ungkapnya dalam persidangan, Selasa (06/11/2018).


    Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang saya Muliakan dan saya Hormati, saya mohon bebaskan saya dari tuntutan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan yang menuduh saya telah menggunakan surat “Palsu” sebagaimana diatur dalam kententuan Pasal 263 ayat (2) KUHP Pidana setelah melalui proses pembuktian surat-surat dan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah pada persidangan yang Mulia ini sehingga saya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pidana Pejara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara sesuai Surat Tuntutan dakwaan yang ditanda tangani pada tanggal 07 Agustus 2018 lalu.


    Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang saya Muliakan dan saya Hormati, Peristiwa ini berawal dari Penyidikan di Kepolisian Polda Riau terkesan di Paksakan. Pasalnya, ketika saya Terdakwa (Junaidi Ismail) bersama Kuasa Hukum mengirim surat permohonan “Gelar Perkara”, namun penyidik “Tidak Menghiraukan Permohanan tersebut”. Sebutnya.


    Selanjutnya tambahnya, Jaksa Penuntut  Umum juga tidak jeli dan teliti dalam menerima berkas dari penyidik kepolisian sehingga dengan gampangnya JPU mendakwa dengan tuduhan “Sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, karna hal mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian" Ungkap trdakwa dihadapa Hakim saat membacakan Pledoinya.


    Terdakwa melanjutkan Pledoinya, menjelaskan, bahwa perkara ini dimulai ketika terdakwa memiliki 2 (dua) bidang tanah sebelumnya An. Amsestri berdasarkan Putusan Perkara PTUN dengan No. 20/G/1995/PTUN-PDG No. 28/PDG.G-PD/PT.TUN-MDN/1996 dan Putusan Mahkamah Agung No. 290 K/TUN/1996 dan dilanjutan peningkatan surat berdasarkan Surat Ganti Kerugian dari Ujang Asrul dengan Nomor : 148/MF/VII/1994 tanggal 26 Juli 1994 dan langsung saya rawat, membersihkan serta mendirikansebuah pondok diatas tanah tersebut dan di tempati oleh Abdul Wahab Simamora beserta anak dan istrinya sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 17 April 2001 dan tanggal 16 Februari 2006 yang ditandatangani Abdul Wahab Simamora yang pada intinya “bahwa ia menumpang diatas tanah milik saya dantelah diakuinya dalam persidangan ini”.


    Selanjutnya, Keterangan saksi dibawah Sumpah sdr. JHH (Jon Hendri Hasibuan,red) menerangkan bahwa saya tidak ada memiliki tanah  dalam Objek Perkara ini dan sangat disayangkan pada halaman 6 pada Tuntutuan Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa benar Orang Tua Saksi ini (Alm. SH) ada memiliki tanah yang diklaim oleh JN (Jaderhat Napitupulu,red) dkk, seluas 4,5 Ha dengan 3 Surat Tanah, 2 Surat Tanah hilang pada saat pengeledahan Pihak Kepolisian  di rumah orang tua Saksi saat orang tua sakisi bernama Alm. SH di Penjara atas perbuatannya memalsukan surat di objek yang sama dalam perkara ini.Dan tinggal hanya 1 (satu) surat Atas Nama Ibu saksi yaitu Alm. SR (Siti Rahmah), yang jual kepada Pelapor/Korban Janderhat Napitupulu dkk.


    Dalam keterangan Saksi Jhon Hendri menerangkan bahwa benar ketika Orang Tua Saksi Alm. M. Salam Hasibuan membuat SKGK No : 148/MF.VII/1994, tanggal 26 Juli 1994 An. Junaidi Ismail yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Fajar An. Zainal Abidin kecamatan Rumbai dan menandatanganinya selaku Ketua RK VIII dan juga ditandatangani oleh Markis Nasution selaku Ketua RT 01. Dimana pada tahun 1994 Alm. M. Salam Hasibuan dan Markis Nasution tidak menjabat lagi karena mereka menjabat sampai tahun 1988. Artinya pelakulah pemalsuan surat sesungguhnya sesuai keterangan para saksi palsu diatas adalah orang tua saksi/Penjual kepada Pelapor/korban Jenderhat Napitupulu.


    Mohon Majelis, ijinkanlah saya menguraikan kembali beberapa fakta-fakta sebenarnya.


    Kalaulah benar apa yang dikatakan para saksi dengan Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 141/04/PEM/I/1985 An alm. Siti Rahmah adalah benar ada dikeluarkan oleh kelurahan KM 10 tahun 1985 lalu, Kenapa tidak ditunjukan pada saat suaminya Alm. Salam Hasibuan di Pidana oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 1996” atas laporan korban Sdr. Syamsuddin dengan tuduhan pemalsuan sura..? sedangkan surat milik Alm. An. Siti Rahmah juga tidak dimunculkan saat adanya Berita Acara Penyitaan Eksekusi dari Pengadilan dengan No: 01/PDT/EK-PTS/2002/PN.PBR Tanggal 12 Agsutsu 2004 silam..?


    Sementara Alm.Salam Hasibuan dan Ujang Asrul dalam isi Berita Acara Penyitaan Eksekusi menjadi para pihak karena mereka berdua inilah kerap kali memperjual belikan tanah tersebut yang bukan milik tanpa hak mereka. Bahkan pada saat Sita Eksekusi waktu itu dihadiri oleh saksi Jon Hasibuan dan sekaligus diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dijaga dengan baik dan tidak boleh dijual belikan atau di hibahkan dll sesuai surat Berita Acara Eksekusi tersbut.


    Namun aneh saat saksi Joh Hasibuan bersaksi tidak mengakui jiak Terdakwa (Junaidi Ismail,red) memiliki hak atas objek perkara saat ini. Beber Terdakwa.


    Dilain sisi lain tambah terdakwa, Saksi Sdr. Jon Hasibuan menerangkan bahwa batas tanah Alm.Siti Rahmah yang di jual kepada Janderhat Napitupulu dkk pada batas selatan adalah sepadan dengan Wiraman (yang sudah terjadi jual beli antar terdakwa dengan  Sdr.Wirawan) dan diatas Saksi mengatakan surat saya (Junaidi Ismail) dipalsukan oleh ayahnya namun sebaliknya malah  mengakui juga bahwa tanah ibunya berbatas dengan Sdr. Wiraman. Ada apa ya..?


    Pada tahun 2003 saksi Sdr. Jon Hendri Hasibuan datang kepada saya meminta Perdamaian tanpa surat atas tanah saya dalam  Objek Perkara ini dan pada waktu itu Suami saksi Iriani Napitupulu yang kit bersaksi dalam persidangan ini yaitu saksi sdr. Tumpal Manik juga mendatangi saya ke Wisma Muara Takus (Milik Orang Tua  saya yang beralamat di Jalan Cempedak No. 17 Pekanbaru).


    Artinya, bohong semua Keterangan  Saksi Pelapor/Korban yang mengkelaim memiliki tanah tersebut. Padahal saya (Junaidi Ismail,red) Pernah melaporkan saksi sdr. Jhon Hasibuan dalam hal Penyerobotan Tanah sesuai dengan STPL. di Kepolisian Nomor: POL: LK.360/X/K/2001 Tanggal 01 Oktober 2001 di Polsek Rumbai. Ujar terdakwa.


    Anehnya lagi dalam halaman 13 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Keterangan dari Ibu Dra. Iriani Napitipulu (Saksi Pelapor) menerangkan bahwa Sdr. Saksi Iriani Napitupulu, saat memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang mulia ini, mengatakan benar dirinya menguasai objek tanah tersebut sejak tahun 2005 lalu. Sementara Iriani Napitupulu baru dibelinya pada tahun 2013 dari (Alm) siti Rahman. Dan lagi lagi Saksi menerangkan jika saya (Junaidi Ismail) sejak tahun 2005 tidak lagi menguasai lahan objek tanah tersebut yang diperkarakan mereka untuk menjerat saya saat ini.


    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Saksi sdr. Tumpal Manik,  saat memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, menerangkan bahwa benar dirinya menguasai objek tanah tersebut sejak tahun 2004 lalu. Padahal mereka membeli pada tahun 2013 dari (Alm) siti Rahman dan pada tahun 2004 Tumpal Manik ini juga membangun Sebuah bangunan/pondok atas tanas tersebut. Sungguh luar biasa tuhan membuka kebenaran pada saat sidang lokasi yang dipimpin Majelis Hakim, Saksi Tumpal Manik mengatakan jika dirinya melakukan Penimbunan pada tahun 2010 atas objek tanah perkara ini, sementara baru dibelinya tahun 2013.


    Selain keterangan para saksi diatas, muncul juga keterangan yang sangat janggal dari Saksi sdr. Bisman Saragih Rumahorba, ketika saksi ini memberikan kesaksian dibawah sumpah menjelaskan, bahwa saksi tidak pernah turun dan menandatangani surat ukur dari pihak BPN milik saya (Junaidi Ismail) terhadap tanah yang terletak di RT. 003/002 Kel.Palas.Kec. Rumbai. Padahal dalam surat ukur tersebut tertera tandatangannya dengan nama yang sangat jelas. Jelas Terdakwa.


    Perlu diketahui, bahwa sebelum saya (Junaidi Ismail,red) memecahkan surat dan mengajukan Permohonan Sertifikat tanah tersebut, telah ditandatangani oleh Ketua RT. 003/002,  Kel.Palas.Kec. Rumbai, selaku saksi dengan kelengkapan surat PN. No. 28/PDT/G/2009/PN.PBR tanggal 30 Juli 2009 surat PN. No. 235/PDT/G/2009/PN.PTR tanggal 11 Februari 2010 dan surat Keterangan PN. No. 11/SKT/PDT/PN.PBR tanggal 31 Maret 2010.


    Selain itu, saya juga termasuk sebagai saksi pada Objek Perkara saat ini dalam surat keterangan Batas / Sepadan dengan Sdr. Wiraman yang diakui oleh Ketua RT. 06 RW. 14 Palas Raya, Kelurahan Umban Sari, Ketua RW. 14 Palas Raya Kelurahan Umban Sari dan Camat Rumbai.


    Selanjutnya, bahwa pada halaman 13 dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi Ujang Asrul mengatakan Tidak tau letak tanah saya dalam perkara ini dan hanya mengetahui Perkara PTUN pada tahun 1995 dan dengan perkara yang sekarang dimana saya duduk sebagai terdakwa bergitu gampangnya Saudara Ujang Asrul.

    Tidak mengakui tandatangannya serta tidak pernah memperjual belikan tanahnya kepada saya, Sementara surat tanah saya berasal dari jual beli dengan Ujang Asrul yang dibuktikan dengan Kwitansi penerimaan uang Pembelian tanah serta Foto Copy KTP yang dilampirkanya pada saat itu.


    Bertitik tolak dari barang bukti dan keterangan para saksi saksi diatas mulai dari tingkat Penyidikan oleh Reserse Polda Umum Riau sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ini, bahwa Asli Surat yang di dakwa kepada saya  tidak bisa di hadirkan oleh JPU dalam persiangan ini, padahal ada Putusan  MA RI : 3609-K/PDT/1985 menyebutkan : Surat Bukti Fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat Asilinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti

    “ Demikian juga ketentuan Pasal 18 1988 KUH Perdata “Ketentuan Pembuktian dalam suatu tulisan terletak pada akta aslinya. bila Akta yang Asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”


    Bahwa lajimnya dalam Perkara Pemalsuan atau Menggunakan Surat palsu sebagimana di atur di dalam  KUHPidana seharusnya disertai dengan Pemeriksaan  Labskrim di Medan,  karna kebetulan Riau belum mempunyai Labskirm sendiri. Kata Terdakwa seakan akan mengajari JPU.


    Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang saya Muliakan dan saya Hormati, Maka pada saat ini saya bermohon kehadapan Majelis Hakim Yang terhormat untuk mengetuk hati Bapak/Ibu demi kemanusiaan untuk Membebaskan saya dari segala tuntutan dakwa Saudara Jaksa Penuntut Umum atau bila Bapak Ketua/anggota Majelis Hakim yang saya Muliakan dan saya Hormati berpedapat lain dengan segala kerendahan hati saya mohon Putusan yang seadil-adilnya  dan benar menurut hati nurani Bapak Ketua/anggota Majelis Hakim yang saya Muliakan dan saya Hormati,

    Demikianlah Pembelaan ini saya sampaikan dan semoga Allah SWT melindungi dan meridhoi kita semua para insan-insan pencari keadilan didunia ini. Ucap Terdakwa mengakhiri.


    Setelah terdakwa selesai membacakan Pledoinya, Ketua Majelis Hakim minta kuasa hukum terdakwa untuk tidak membacakan lagi Nota Pembelaannya terhadap terdakwa tetapi cukup diserahkan saja dan sidang dtunda pada hari kamis besok (08/11/2018) dengan agenda Putusan. Semoga dengan Putusan Majelis Hakim Kamis besok ini dapat menjawab permohonan terdakwa dan kebenaran itu memihak kepada terdakwa. (rls/ans)



     
    Berita Lainnya :
  • NASIB JUNAIDI ISMAIL, DI TANGAN JPU DAN HAKIM, DITUDUH PALSUKAN SURAT OLEH PELAPOR
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017-2018 PT. HESTI TRIBUNSATU PERS, All Rights Reserved