Pekanbaru, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Andi Kustoro yang diwakili Kepala Dinas Operasi Letkol Pnb Adhi Safarul Akbar menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Menko Polhukam Perihal Evaluasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 serta Antisipasi Karhutla Periode Puncak Kemarau Tahun 2021 secara virtual, bertempat di Balai Serindit Aula Gubernuran, Selasa (09/02/2021).


Rapat Koordinasi Khusus tersebut di Hadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Deputi Bidang Klimatologi Herizal mewakili Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia.


Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan Sambutannya mengatakan Presiden Republik Indonesia (RI) terus menerus menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pembakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh semua pihak, mulai dari Pusat sampai ke Daerah-Daerah. Mahfud MD juga meminta agar melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, reward and punishment, perbaikan dan penataan ekosistem, peninjauan lapangan, mengajak masyarakat untuk turut mencegah karhutla dan sinergitas Pusat dan Daerah.


Sesuai dengan Arahan dari Presiden RI, dalam penanganan Karhutla diletakan pada bobot kewaspadaannya dalam menghadapi musim kemarau yang akan mengakibatkan Karhutla serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam upaya pengendalian Karhutla, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 tentang Karhutla dan disitu terdapat penugasan untuk setiap Kementerian dan Lembaga serta Kepala Daerah agar aktif melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.


Mahfud MD menjelaskan, menindaklanjuti arahan Presiden, perlu dilakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan Karhutla seperti mendorong untuk peningkatan pencetakan desa mandiri sesuai target yang ditetapkan Pemerintah Daerah mulai dari Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu, hubungan swasta, masyarakat dengan lahan hutan dan perkebunan, pembukaan lahan tanpa bakar untuk membuat diversifikasi jenis produksi lahan masyarakat berbasis desa seperti perikanan, peternakan, hutan sosial.


Selanjutnya, efektvitas dan kecepatan proses dalam pemanfaatan dana siap pakai dalam teknik dan mekanisme yang lebih mudah bagi pemda dan bagi satgas provinsi serta dukungan untuk satgas Kabupaten/Kota, dukungan dana kontingensi bagi jajaran TNI dan Polri dalam rangka kegiatan satgas Provinsi/Kabupaten/Kota, dukungan kesiapan Pemerintah Daerah bagi satgas Provinsi dengan DBH dan mungkin pengembangan dana insentif daerah dalam mengatasi karhutla yang sudah bisa dimulai tahun 2021 ini, penyiapan dan antisipasi pelayanan kesehatan, penyiapan pengendalian informasi publik di tingkat Nasional dan Daerah, penyempurnaan sistem deteksi dini, ritme iklim, modifikasi cuaca sepanjang tahun. (Ltl MZ)