www.tribunsatu.com
Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
 
Kades Pangkalan Jambi Diduga Lakukan Penyelewengan Anggaran Desa
Kamis, 03-08-2017 - 11:20:22 WIB

TERKAIT:
 
  • Kades Pangkalan Jambi Diduga Lakukan Penyelewengan Anggaran Desa
  •  

    BUKIT BATU, TRIBUNSATU.COM - Kepala Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Muhamad Karim diduga melakukan penyelewengan sejumlah anggaran desa pada tahun 2016, dugaan tersebut berdasarkan hasil temuan investigasi yang dilakukan oleh oleh Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat(DPC-LSM) Penjara Kabupaten Bengkalis.

    "Memang benar, kita sudah melakukan infestigasi berdasarkan hasil laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kades Pangkalan Jambi Muhamad Karim terkait penggunaan dana desa pada tahun 2016 yang lau," ujar Sekretaris DPC LSM Penjaara Kabupaten Bengkalis Zulhan Juni Nurdin, Kamis (03/08/2017).
     
    Dijelaskan Zulhan sejumlah temuan tersebut sudah diklarifikasi kepada Kades melalui surat resmi nomor : KLF-008/DPC-LSM PENJARA/SPK/VII-2017 dua minggu yang lalu, akan tetapi jawaban klarifikasi tersebut belum ada juga ada dari Kades, selain itu temuan ini juga sudah ditembuskan ke sejumlah pihak terkait diantaranya, Bupati Bengkalis, DPRD, Kejaksaan Negeri, BPMPD. Inspektorat, Camat Bukit Batu. Kapolsek dan BPD.

    Dijelaskan Zulhan lagi sejumlah temuan dugaan penyelewengan tersebut diantaranya Kades dalam pembahasan APBdes perubahan tahun 2016 tidak pernah melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), padahal pembahasan APBDes tersebut BPD sebagai lembaga pengawasan harus dilibatkan agar anggaran yang dibahas bisa transparan.

    "Dalam pembahasan APBDes Kades harus mengundang elemen masyarakat baik BPD maupun pihak terkait, agar dalam menggunakan uang negara tersebut bisa dipertanggung jawabkan dan transparan," kata Zulhan lagi.

    Selain itu temuan lainnya dalam penggunaan anggaran desa dalam setiap kegiatan seharusnya ada tersisa anggara desa atau silpa, salah satu contoh anggaran untuk bantuan bencana alam sebesar Rp 24.500.000 yang seharusnya disilpakan karena pada tahun 2016 tersebut tidak pernah terjadi bencana alam di wilayah desa Pangkalan Jambi. Selain itu anggaran pengadaan internet Rp 75.000.000  yang seharusnya anggaran tersebut maksimal Rp 50.000.000 include dengan PPH dan PPN.

    "Seharusnya sisa anggaran dari kegiatan tersebut harus dikembalikan ke kas dana desa sebagai silpa bukan harus dihabiskan," tegas Zulhan.

    Temuan lainnya yakni ada kerancuan terhadap jabatan Ketua PKK Desa Pangkalan Jambi yang juga menjabat sebagai anggota LKMD dan sekaligus menjadi anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), selain itu anggaran lainnya digunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan Damai Desa Pangkalan Jambi yang merupakan jalan poros bukan jalan lingkungan.

    "Seharusnya anggaran tersebut bukan diperuntukan untuk pembangunan jalan poros akan tetapi untuk jalan lingkungan yang masih banyak dibutuhkan masyarakat, " kata Zulhan mengakhiri.

    Sementara itu Kades Pangkalan Jambi Muhamad Karim ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut membenarkan adanya surat dari LSM Penjara terkait penggunaan anggaran dana desa, akan tetapi ia sebagai kades akan menjawab surat dan masih melakukan korrdinasi dengan sejumlah pihak temasuk camat atas surat tersebut.

    "Kita bukan tidak mau membalas surat tersebut dan masih butuh waktu dan saya sedang berkoordinasi dengan camat maupun pihak lainnya dalam menanggapi persoalan tersebut" jawab Muhamad Karim.(hrc)



     
    Berita Lainnya :
  • Kades Pangkalan Jambi Diduga Lakukan Penyelewengan Anggaran Desa
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017-2018 PT. HESTI TRIBUNSATU PERS, All Rights Reserved