Polman Sulbar, Tribunsatu.com Honorer Dinas Kehutanan Sulawesi Barat yang bertugas sebagai Polisi Kehutanan (Polhut) berharap Pemerintah Pusat juga pertimbangkan pengangkatan tenaga teknis dari Dinas Kehutanan. Selasa, 21 Mei.

Salah satu petugas Polisi Kehutanan Sulbar yanh bertugas di Binuang yang ditemui ditempat tugasnya di Pos jaga Kecamatan Binuang, Hermanto menuturkan pekerjaan sebagai polisi Kehutanan memiliki tantangan yang amat berat. Betapa tidak, sebagai seorang tenaga honorer yang digaji setiap tiga hingga empat bulan sekali dengan waktu kerja dua empat sehari.

“kami digaji 650 ribu rupiah perbulan yang diterima setiap tiga atau empat bulan kemudian dengan jam kerja yakni masuk pukul 08.00 wita lalu pulang esoknya dengan jam yang sama” tutur Hermanto.

Ia juga menyampaikan, sebagai seorang anggota Polisi Kehutanan harus memiliki mental yang nyali karena sopir yang diberhentikan terkadang tidak bersahabat.

“kalau kita sedang tugas itu lalu memberhentikan kendaran mereka itu kadang mereka turun dari mobilnya sembari membawa perkakas mobil dan tak jarang dengan nada suara yang tinggi dan kadang kita kejar”ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PAN RB dapat memberikan kuota untuk pengangkatan tenaga honorer polisi Kehutanan menjadi PNS dengan melihat jam kerja dan resiko pekerjaan yang jauh berbeda dengan instansi lainnya.

Sementara Kabid Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem Dinas kehutanan sulawesi barat, Nenny Tandi Rapak,S.Hut,M.Si berharap Hal yang Sama, agar ada kouta pengangkatan pegawai negeri sipil bagi tenaga honorarium kehutanan karena sifatnya tugas Polhut, sangat beresiko tinggi , SDM Polhut PNS tdk sebanding dgn luas kawasan yg akan diawasi dan dijaga , dengan melihat kondisi dilapangan , bagi tenaga honorer terkadang yang sangat beresiko tinggi , sangat diharapkan Kemenpan dapat membuka Formasi utk recruitment ASN baik Pola P3K maupun CPNS, yang belum terbuka utk formasi Polisi kehutanan , Harap Neni.(rls)