www.tribunsatu.com
Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
 
Tunjangan Naik, Gubernur Perkaya Pejabat
Kamis, 10-01-2019 - 19:33:09 WIB
TERKAIT:
 
  • Tunjangan Naik, Gubernur Perkaya Pejabat
  •  

    SOFIFI, Tribunsatu.com - Meski kinerja para pejabat di lingkup Pemprov Maluku Utara masih minim, namun Gubernur Provinsi Maluku Utara malah memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang cukup fantastis. Hal ini tergambar dalam peraturan gubernur (Pergub) tahun 2018 telah dialokasikan tambahan penghasilan untuk pejabat eselon I hingga pejabat eselon IV mendekati ratusan miliar. 

    Untuk kategori tambahan penghasilan berdasar beban kerja  jam normal, jabatan Sekprov dalam sebulan diberikan sebesar Rp 20 Juta, sementara asisten dan staf ahli gubernur  masing-masing Rp 15 juta, selanjutnya untuk jabatan eselon II atau kepala SKPD Rp 10 Juta dan disusul pegawai administrasi Rp 5,5 juta, pejabat eselon IVa dan IVb sebesar Rp 4 juta dan kepala TU SMA/SMK/SLB sebesar Rp 1,5 juta.

    Selanjutnya untuk tambahan penghasilan berdasar pertimbangan objektif (jam normal) meliputi golongan IV diberikan sebesar Rp 3 juta, golongan III Rp 2,8 juta, golongan II Rp 2,2 juta dan golongan I sebesar Rp 2 juta. Kemudian tambahan penghasilan berdasar jam kerja diatas jam normal meliputi eselon IIa dan IIb diberikan masing-masing sebesar Rp 15 juta, pegawai administrator sebesar Rp 8,250 juta serta pengawasan dengan jabatan IVa diberikan sebesar Rp 6 juta.

    Tak hanya itu, untuk tambahan penghasilan berdasar pertimbangan objektif diatas jam normal meliputi golongan IV Rp 4,5 juta, golongan III Rp 4,2 juta, golongan II Rp 3,3 juta dan golongan I Rp 3 juta serta  tambahan penghasilan berdasar kelangkaan profesi yakni ahli Rp 5,5 juta dan terampil Rp 4 juta.

    Akademisi Unkhair Ternate Mukhtar Adam menyoroti kebijakan gubernur menaikkan tunjangan kinerja para pejabat di tengah rendahnya kinerja pejabat Pemprov tidak akan menghasilkan apa-apa, bahkan berpotensi merugikan daerah karena itu menjadi tidak relevan kenaikan kinerja ditengah buruknya kinerja.

    ”Kebijakan gubernur ini menandakan lebih mengutamakan kesejahteraan pejabat bukan kesejahteraan rakyat, sehingga harus ditinjau kembali,”tegasnya. 

    Ditegaskan Dosen Ekonomi ini, tunjangan kinerja sebetulnya bukan masalah serius meski diperkenankan dalam peraturan perundang-perundangan. Sebab, kenaikan tunjangan kinerja ini terjadi ditengah rendahnya pendapatan masyarakat akibat anjloknya harga kopra, meningkatnya angka kemiskinan yang ditunjukan dengan nilai tukar petani, Utang Pemprov kepada pihak ketiga yang belum teratasi akibat buruknya kinerja eselon II, Pemerintahan baru yang ditetapkan dengan visi baru sudah dibebani dengan meningkatnya tunjangan kinerja, Rendahnya kapasitas fiskal daerah yang ditunjukan dari rendahnya realisasi PAD setiap tahun.

    "Dengan angka yang ditetapkan dalam pergub ini diprediksi membutuhkan anggaran sekitar 70 sampai dengan 100 Milyar pertahun, tentu ini membebani APBD yang membuat masyarakat tetap menderita,”jelasnya.

    Ia mengatakan, Kenaikan tunjangan pejabat di lingkungan Pemprov bagian dari jebakan ke Gubernur yang baru terpilih berhadapan dengan tantangan anjloknya harga kopra, sehingga bisa dibilang harga kopra tidak menjadi perhatian serius pejabat Pemprov dan malah menodong gubernur dengan kenaikan tunjangan.

    "Gubernur menahan dulu tunjangan kinerja bagi pejabat dan memerintahkan pejabat merumuskan kepentingan rakyat untuk menaikan harga kopra, jika harga kopra sudah stabil dan tumbuhnya industri di setiap kecamatan berapapun tunjangan kinerja silahkan,”pintanya. 

    Dikatakannya, Perintah Gubernur untuk mengkaji kenaikan kopra dengan solusi hilirisasi komoditi kelapa tidak dilakukan oleh pejabat Pemda, serta rencana pembangunan kawasan industri yang dibangun daerah Sofifi tidak di gubris menjadi kebijakan pemprov malah yang datang ke publik kenaikan tunjangan kinerja.

    "Harusnya dengan dana yang cukup tinggi ini, kalau bisa dialokasikan ke kopra cukup 50 Milyar dipastikan harga kopra dan industri kelapa menggeliat yang berimplikasi pada kesejahteraan petani,”sarannya.(Rais).



     
    Berita Lainnya :
  • Tunjangan Naik, Gubernur Perkaya Pejabat
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Galeri Foto - Advertorial - Pariwara - Indeks Berita
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2017-2018 PT. HESTI TRIBUNSATU PERS, All Rights Reserved