Jakarta, Tribunsatu.com Musyawarah Nasional (Munas) ke I dan Pelantikan Majelis Kehormatan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LP-KPK dan Pelantikan Komisi Daerah (Komda) Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, dan Kalimantan Tengah dengan pemberian penghagaan Komda, Komcab dan Pengurus terbaik serta karya terbaik yang berlangsung pada Hari Selasa 21/1/2020 di Gedung LPMP jalan Tanjung Duren Jagakarsa Jakarta Selatan.

Amirul.S.Piola S.H Selaku Ketua Umum LP-KPK dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam musyawarah nasional yang dicetuskan mengikrarkan bahwa LP KPK memasuki estafet pertama selama 5 tahun dan akan di lakukan lagi diadakan munas ke 2 yang akan datang.

Amirul menjelaskan LP KPK berdiri pada 12 Mei 2013 di Bekasi.

"Setelah melewati masa bakti 5 tahun dari 2014 Saya sebagai Ketua umum yang hari ini melaksanakan munas untuk menetapkan pemilihan Ketua Umum periode ke 2 dari 2020 - 2025 yang dilaksanakan secara aklamasi,” pungkas Amirul.
Dari perwakilan 26 provinsi yang semua memilih Amirul sebagai Ketua umum lagi yang di lantik oleh Majelis Kehormatan.

Acara Munas ini masa bakti kepengurusan selama 5 tahun berakhir dan akan dilaksanakan munas untuk penetapan Ketua umum masa bakti 5 tahun ke depan dengan target yang lebih baik, berkualitas dan bisa bermitra dengan pemerintah, membantu pekerjaan program pemerintah dan untuk membantu kepentingan rakyat,” tambah Amirul.

"Kami dibidang Tipikor selalu bersinergi dengan penegakan hukum dan pada hari ini setelah pelantikan ada 6 Komda provinsi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat dan akan dilanjut dengan materi Pelatihan Tingkat Dasar (Peltidas) dan Pelatihan Tingkat Khusus yang akan diisi oleh Direktorat Mabes Polri yang bertema *Berantas Korupsi Tanpa Korupsi*.

Direncanakan nanti akan dilaksanakan Rakernas ke 3 di Jawa Timur pada Bulan Oktober 2020 guna untuk menyusun rencana kerja.

Demikian penyampaian Amirul. S.Piola SH, yang tepilih lagi sebagai Ketua Umum LP KPK periode 2020 - 2025 dengan harapan LP KPK. mampu memberi warna yang lebih baik untuk pemerintah dan bersih dari korupsi koalisi dan nepotisme sebagai UU No 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara negara yang bersih dari Korupsi.
Harapan agar masyarakat sadar dari perbuatan perbuatan yang bahaya tentang KKN.

"Kita membentuk karakter manusia yang terpandang dan bertanggung jawab dan anti Korupsi,” tutup Amir.

(Jeni)